JAKARTA — Gelombang protes melanda kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Sejumlah investor dan pemasok komoditas pangan yang terlibat dalam proyek percontohan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggelar aksi unjuk rasa akibat macetnya pencairan dana proyek program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi demonstrasi yang berlangsung berturut-turut sejak Senin (8/6/2026) hingga Selasa (9/6/2026) ini diwarnai ketegangan. Massa yang merasa dirugikan menuntut pertanggungjawaban penuh serta transparansi dari pihak otoritas BGN atas dana investasi pembangunan infrastruktur dapur umum maupun pasokan bahan baku pangan yang hingga kini status pembayarannya masih belum menemui kejelasan.
Ketegangan sempat memuncak di lobi gedung BGN saat seorang perwakilan investor terlibat adu mulut dengan aparat keamanan. Investor yang telah menggelontorkan modal dalam skala besar tersebut mengekspresikan kekecewaannya secara emosional demi menuntut audiensi langsung dengan Kepala BGN, Nanik S Deyang. Mereka menegaskan perlunya kepastian kepatuhan kontrak dari seluruh SPPG yang operasionalnya ditopang oleh modal swasta.
Persoalan ini kian meruncing menyusul hadirnya dua perempuan penyuplai logistik asal Sumatera Utara yang melakukan pemblokiran terhadap pintu gerbang utama kompleks BGN. Kedua mitra logistik ini mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah akibat mandeknya pelunasan dari manajemen pengelola SPPG lokal, padahal komoditas pangan berupa buah-buahan dan produk makanan kering telah didistribusikan secara penuh guna mendukung jalannya program nasional tersebut.
Helma Sirait, salah satu pemasok asal Sumatera Utara yang bertolak ke Jakarta secara khusus untuk memperjuangkan hak finansialnya, menyampaikan keluhannya secara langsung di lokasi.
“Kami hanya meminta hak kami dibayarkan sesuai kesepakatan. Barang sudah kami kirim dan digunakan, tetapi pembayaran belum juga kami terima,” ujar Helma, dikutip dari Berita Satu.
Senada dengan Helma, Fransiska Simanjuntak yang juga merupakan pemasok komoditas pangan dari wilayah yang sama, mendesak intervensi langsung dari jajaran eksekutif pemerintahan dan struktural internal Badan Gizi Nasional agar hambatan likuiditas ini segera ditanggulangi.
“Jangan sampai pemasok yang sudah membantu program ini justru mengalami kerugian besar,” kata Fransiska.
Para pelaku usaha dan penanam modal ini mengidentifikasi adanya kelemahan tata kelola struktural dan manajemen finansial pada level operasional SPPG yang berimbas pada kerugian materil pihak ketiga. Sebagai langkah korektif, mereka mendesak BGN memperketat fungsi pengawasan tata kelola keuangan, melakukan audit menyeluruh terhadap mekanisme kemitraan, serta menghadirkan sistem kontrol berlapis guna mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran yang dapat merusak ekosistem kemitraan strategis dalam jangka panjang.
