JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mempercepat langkah strategis dalam mentransformasi kawasan beranda terdepan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui Forum Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) yang digelar Selasa (12/5/2026), BNPP fokus pada pemutakhiran metodologi untuk memastikan pembangunan di perbatasan laut pada tahun 2026 berjalan lebih terukur dan inklusif.
Forum ini menjadi krusial sebagai instrumen pengungkit ekonomi nasional di wilayah pesisir. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menginstruksikan agar seluruh proses penyusunan laporan IPKP 2026 diselesaikan tepat waktu. Hal ini bertujuan agar data tersebut dapat segera diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional melalui Bappenas pada Agustus mendatang.
“Pengukuran IPKP 2026 menyesuaikan kebijakan efisiensi. Dari 11 PPKP Perbatasan Laut, tujuh akan diukur langsung di lapangan dan lima dilakukan secara daring,” tegas Irjen Pol. Maith dalam arahannya, dikutip dari Tempo.co. Ia juga menyoroti perlunya validasi ketat terhadap intervensi Kementerian/Lembaga (K/L) yang pada tahun sebelumnya belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan pada hasil penilaian.
Selain koordinasi antarlembaga, forum ini mengungkap tantangan besar pada sektor Sumber Daya Manusia (SDM). Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dessi Arisandi, membeberkan fakta bahwa mayoritas penggerak ekonomi di perbatasan, yakni nelayan, masih memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal dan keahlian teknis.
“Karena keterbatasan akses ke tempat pelatihan, maka pelatihan yang bisa diberikan untuk nelayan meliputi pelatihan prioritas, mencakup pengelolaan hasil perikanan, teknik tangkap modern, dan pascapanen,” ujar Dessi menjelaskan solusi untuk mengatasi fakta bahwa 85 persen nelayan di wilayah tersebut belum tersertifikasi.
Sejalan dengan penguatan kapasitas teknis, Kementerian Pariwisata turut menawarkan skema kolaborasi melalui pendidikan vokasional. Andar Danova selaku perwakilan Kemenpar menyatakan bahwa politeknik pariwisata siap memberikan dukungan penuh bagi 11 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) melalui nota kesepahaman untuk mencetak SDM unggul di bidang hospitality dan pengelolaan desa wisata.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan gambaran ekonomi yang beragam di sepanjang garis pantai perbatasan Indonesia. Endah Riawati dari BPS mengungkapkan adanya ketimpangan pertumbuhan yang perlu segera diintervensi. Kabupaten Natuna mencatatkan performa gemilang dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 10,49 persen, disusul Kepulauan Sangihe (5,67%) dan Kepulauan Talaud (5,19%).
Sebaliknya, beberapa wilayah masih menunjukkan pertumbuhan yang stagnan, seperti Kabupaten Bengkalis yang hanya berada di angka 2,93 persen, diikuti Biak Numfor (3,29%) dan Maluku Barat Daya (3,49%). Ketimpangan inilah yang menjadi alasan BNPP RI untuk semakin memperkuat sinergi kebijakan lintas sektor berbasis data.
Dengan IPKP 2026, BNPP RI berkomitmen agar setiap kebijakan yang diambil mampu mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan daya saing ekonomi maritim secara berkelanjutan. Target akhirnya adalah menjadikan kawasan perbatasan bukan lagi sebagai halaman belakang yang tertinggal, melainkan motor penggerak ekonomi nasional yang tangguh.
