JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan klarifikasi resmi terkait dinamika pemutaran film dokumenter terbaru karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale yang berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan instruksi atau arahan untuk melarang kegiatan nonton bareng (nobar) film tersebut di tengah masyarakat maupun lingkungan akademisi.
Meski menyadari adanya insiden pembubaran pemutaran film di sejumlah daerah dan kampus, Yusril menyebut fenomena tersebut bukan merupakan kebijakan yang terpusat. Ia menjelaskan bahwa kendala yang terjadi di beberapa institusi pendidikan lebih bersifat teknis internal organisasi masing-masing.
“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN (Universitas Islam Negeri) Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja,” kata Yusril melalui keterangan, Kamis, (14/5/2026) dilansir dari Tempo.co.
Sebagai perbandingan, Yusril menunjuk fakta bahwa di beberapa wilayah lain seperti Bandung dan Sukabumi, kegiatan diskusi dan nobar film tersebut berlangsung kondusif tanpa intervensi. Hal ini, menurutnya, memperkuat bukti bahwa tidak ada represi sistematis terhadap konten film tersebut. “Melihat pola demikian, pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” tutur Yusril.
Film “Pesta Babi” sendiri menyoroti dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan terhadap kelestarian hutan adat dan kedaulatan pangan warga lokal. Yusril mengakui bahwa film berdurasi 90 menit tersebut memiliki kemasan yang tajam, namun ia mengimbau agar semua pihak menyikapinya dengan kepala dingin.
“Walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif,” ucap Yusril. Namun, ia menekankan pentingnya ruang dialektika bagi publik. ”Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, pemerintah memandang kritik yang dihadirkan dalam dokumenter tersebut sebagai masukan konstruktif bagi jalannya pembangunan nasional. Alih-alih membungkam suara kritis, Yusril menyatakan bahwa poin-poin dalam film tersebut dapat menjadi cermin bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan di lapangan.
“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” kata Yusril.
Hingga saat ini, film yang menceritakan perjuangan masyarakat di Merauke, Boven Digoel, hingga Mappi tersebut masih didistribusikan secara terbatas melalui pemutaran komunitas. Pemerintah berharap agar ke depannya tidak ada reaksi berlebihan dari aparat di daerah selama kegiatan diskusi dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
