JAKARTA – Industri kelapa sawit nasional kembali membuktikan peran vitalnya sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Di tengah upaya pemerintah mempercepat transisi energi melalui mandatori biodiesel, nilai ekspor komoditas hijau ini berhasil mencatatkan sejarah baru dengan menyentuh angka USD 40 miliar pada tahun 2025. Pencapaian ini menjadi sinyal kuat bahwa tata kelola sawit berkelanjutan mulai membuahkan hasil nyata bagi pendapatan negara dan kesejahteraan pekebun.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mengawal momentum positif ini dengan memperkuat koordinasi implementasi Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB). Langkah strategis tersebut bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas, pemenuhan kebutuhan domestik, dan standar keberlanjutan internasional.
Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, mengungkapkan bahwa sektor ini menyumbang porsi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Keberhasilan ini didorong oleh volume ekspor yang mencapai 38,84 juta ton, atau mengalami kenaikan sebesar 11% dibandingkan periode sebelumnya.
“Kontribusi industri sawit ini cukup besar, sekitar 3,5% terhadap PDB kita. Ini cukup besar. Dan nilai ekspor di tahun 2025 mencapai rekornya juga, sekitar USD 40 miliar untuk sawit ini dengan volume 38,84 juta ton atau meningkat 11%,” kata Dida Gardera dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RAN-KSB di Jakarta, Rabu (29/04).
Keberhasilan tahun 2025 tidak hanya bersumber dari volume penjualan, tetapi juga transformasi struktur industri. Pemerintah mencatat keberhasilan besar dalam program hilirisasi. Jika pada satu dekade lalu ekspor didominasi oleh Crude Palm Oil (CPO) mentah, kini porsi ekspor bahan mentah telah menyusut drastis hingga tersisa sekitar 8%.
Selain ekspor, fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat kedaulatan energi melalui program biodiesel. Setelah sukses menerapkan B35 pada 2024 dan berlanjut ke B40 pada 2025, Indonesia kini tengah bersiap menuju implementasi B50. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp48 triliun berkat pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM).
Kenaikan permintaan domestik untuk energi dan minyak goreng diklaim tidak mengganggu kuota ekspor karena diimbangi dengan peningkatan produktivitas di sisi hulu. Kondisi ini juga berdampak langsung pada membaiknya harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani, yang secara otomatis meningkatkan taraf hidup pekebun rakyat.
Untuk memastikan daya saing di pasar internasional, pemerintah memperketat sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Melalui RAN-KSB, dilakukan sinkronisasi data geospasial dan penguatan tata kelola dari hulu ke hilir. Langkah ini melibatkan koordinasi lintas kementerian, integrasi fiskal melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sawit, serta pelibatan pemerintah daerah.
Sebagai penutup, pemerintah menegaskan bahwa seluruh elemen pemangku kepentingan harus bersinergi untuk menjaga keberlangsungan industri ini. “Sekali lagi, kami mengajak komitmen kita semua agar sawit ini terus kita jaga untuk selalu menjadi komoditi unggulan dan sebagai alat utama untuk kesejahteraan masyarakat kita,” pungkas Dida.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh jajaran petinggi dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, akademisi, serta perwakilan lembaga internasional seperti UNDP GCP.
