JAKARTA – Langkah aparat kepolisian dalam mengalihkan sepihak rute bus rombongan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI) memicu kritik tajam. Tindakan pencegatan di kawasan Semanggi ini dinilai sebagai bentuk pembatasan ruang demokrasi sipil yang berlindung di balik alasan stabilitas ekonomi.
Penghadangan ini memecah konsentrasi massa yang sejatinya ingin menyuarakan kegelisahan rakyat langsung di jantung ibu kota negara.
Aksi unjuk rasa yang dipelopori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh fakultas di UI, bersama Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor (IPB), membawa lima tuntutan krusial.
Namun, kebebasan bergerak mahasiswa dipasung saat rombongan yang bertolak dari Depok pukul 10.30 WIB mendadak dibelokkan paksa ke arah Dukuh Atas dan digiring ke Gedung DPR RI, menjauhkan mereka dari titik aksi yang direncanakan semula.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menegaskan situasi di lapangan yang membingungkan akibat adanya intervensi rute tersebut. Ia menyampaikan bahwa koordinasi antarkelompok mahasiswa menjadi terhambat karena letak geografis massa yang mencerai-berai akibat penyekatan petugas keamanan.
“Kita sedang diskusi bagaimana agar bisa ke Bundaran HI dan yang terpisah untuk gabung lagi konsolidasi,” ujar Athof.
Di sisi lain, pihak berwenang berdalih bahwa langkah represif ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, berargumen bahwa Bundaran HI harus steril dari segala bentuk demonstrasi demi kelangsungan aktivitas bisnis dan mobilitas masyarakat urban.
“Iya, memang kita ketahui bahwa seputaran Bundaran HI itu bukan merupakan tempat yang untuk menyampaikan aspirasi. Karena memang ada kegiatan-kegiatan perekonomian, kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Sehingga kita sama-sama memaklumi, memahami untuk saling hormat-menghormati,” ujar Budi di Gedung DPR RI, Jumat, dikutip dari Kompas.
Budi menambahkan bahwa penentuan lokasi alternatif telah diupayakan melalui jalur komunikasi formal sebelum aksi berlangsung. Langkah mitigasi ini diklaim tetap menghormati hak berpendapat yang dijamin oleh undang-undang nasional.
“Dan kami juga dari Direktorat Intelijen sudah berkomunikasi untuk mengalihkan titik tadi di Bundaran HI bisa di sekitar Patung Kuda ataupun di depan DPR MPR. Sehingga aspirasinya juga tersampaikan dengan baik dan ini juga dilindungi oleh undang-undang,” kata Budi.
Kendati demikian, alasan sterilisasi pusat ekonomi dinilai mengada-ada dan mencederai hak konstitusional warga negara. Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyatakan jauh hari bahwa konsolidasi ini murni gerakan moral yang inklusif untuk membela kepentingan masyarakat luas yang terhimpit beban ekonomi akibat kebijakan pemerintah.
“Jadi ada lima pokok tuntutan kami besok. Sudah dirangkum berdasarkan konsolidasi BEM seluruh fakultas di UI,” ujar Dimas pada Kamis (11/6/2026).
Ia juga menekankan independensi gerakan ini, “Tidak menutup atau memberikan batasan. Di samping itu kita tidak tergabung atau terafiliasi dengan massa mana pun.”
Adapun kelima desakan utama yang dibawa mahasiswa meliputi penghentian pemborosan APBN, penurunan harga bahan pokok serta BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, penyetopan militerisme di ranah sipil, serta desakan agar pemerintah mengakui kegagalan sistemik tanpa terus mengelak.
