JAKARTA – Gelombang protes mahasiswa kembali mengguncang jantung ibu kota. Hari ini, Senin (15/6/2026), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan berbagai serikat mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi melakukan aksi unjuk rasa serentak di titik-titik krusial pemerintahan di Jakarta.
Menggunakan jaket almamater kebanggaan dan kompak berbaju hitam, massa mulai memadati area sejak siang hari guna menyuarakan kritik tajam terhadap performa tata kelola negara.
Aksi masif ini diawali oleh pergerakan BEM Universitas Indonesia (UI) yang memelopori demonstrasi menuju Bundaran HI pada Jumat (12/6/2026) lalu. Momentum tersebut kini meluas menjadi gerakan kolektif. Kelompok mahasiswa membawa rentetan tuntutan kritis yang memiliki benang merah serupa: evaluasi total kebijakan anggaran dan penegakan supremasi sipil.
Dua isu utama yang menjadi sorotan bersama adalah desakan penghentian program populis serta penolakan terhadap militerisasi institusi sipil melalui revisi regulasi aparat penegak hukum.
BEM Universitas Bung Karno (UBK) dalam aksinya menegaskan poin krusial tersebut melalui tuntutan resmi untuk, “Mendesak Pemerintah untuk Menghentikan Sementara dan Melakukan Evaluasi Menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih,” serta, “Mendesak Peninjauan Kembali Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia.”
Senada dengan UBK, SEMA Universitas Paramadina, Aliansi Mahasiswa Universitas MH Thamrin, BEM UHAMKA, serta aliansi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Barat bersama Universitas Nasional dan Universitas Terbuka Jakarta juga menyuarakan keresahan yang sama.
Mereka menilai alokasi anggaran negara saat ini tidak tepat sasaran dan justru memicu pemborosan APBN di tengah situasi ekonomi yang menjepit rakyat akibat merosotnya nilai tukar Rupiah serta melambungnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Aksi yang berlangsung tersebar di depan Istana Negara, Gedung DPR RI, dan Bundaran HI ini menjadi sinyal peringatan keras bagi Kabinet Merah Putih. Mahasiswa menuntut kepemimpinan Presiden Prabowo untuk mengambil langkah konkret yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, transparansi tata kelola, perlindungan hak-hak sipil, serta alokasi anggaran pendidikan yang inklusif sesuai amanat konstitusi.
