JAKARTA – Tindakan represif berupa blokade jalan kembali diperlihatkan oleh aparat keamanan terhadap gerakan sipil. Rombongan massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang berniat menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dihadang secara ketat dan dipaksa untuk memindahkan titik demonstrasi ke Gedung DPR RI pada Jumat (12/6/2026).
Aparat penegak hukum tidak hanya menutup akses jalan, tetapi juga dinilai telah menabrak hak asasi yang paling mendasar. Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan sewenang-wenang kepolisian yang dianggap telah mengangkangi aturan hukum tertinggi di Indonesia mengenai kebebasan menjalankan ibadah, lantaran mahasiswa tertahan persis ketika hendak melaksanakan ibadah wajib mingguan.
“Penahanan dan blokade serta represivitas dilakukan polisi kepada kami. Kami juga dipaksa melakukan demonstrasi di Gedung DPR. Padahal, kami merencanakan, dan juga mengirimkan surat kepada kepolisian, kami akan mengadakan aksi di Bundaran HI,” tuntut Yatalathof saat memberikan keterangan di lapangan.
Lebih lanjut, Yatalathof memaparkan kronologi pencegatan yang dialami oleh barisan mahasiswa. Menurutnya, hambatan tersebut memuncak di kawasan Dukuh Atas persis saat waktu salat Jumat akan segera dimulai. Kejadian ini disorot tajam sebagai bukti nyata kemunduran demokrasi dan pelanggaran hak beragama yang telah dijamin secara hukum di tanah air.
“Pada pukul 11.55, kami tepatnya di Dukuh Atas, ditahan polisi. Saat itu, kami sedang ingin menjalankan ibadah salat Jumat. Hal itu telah diatur dalam Undang-Undang 1945 Konstitusi dan Pancasila,” tegasnya secara kritis.
Padahal, pihak mahasiswa menyatakan bahwa seluruh prosedur administratif berupa surat pemberitahuan resmi telah dilayangkan jauh-jauh hari kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Polres Metro Jakarta Pusat.
Upaya sistematis untuk memecah belah kekuatan mahasiswa juga terdeteksi di berbagai titik krusial ibu kota, seperti Semanggi, Gelora Bung Karno (GBK), Velodrome, hingga area sekitar kompleks parlemen Senayan, yang mengakibatkan pergerakan massa menjadi terfragmentasi dan terpisah.
Guna menyiasati barikade aparat, elemen mahasiswa mengambil langkah taktis dengan mengubah rute pergerakan dan melakukan long march menuju kawasan Tugu Tani. Langkah ini diambil sebagai strategi konsolidasi untuk menyatukan kembali simpul-simpul massa yang sempat terpecah dan tertahan di berbagai lokasi berbeda akibat penyekatan polisi.
“Akhirnya kami mengambil langkah preventif. Bersama massa yang masih terhimpun, kami melakukan long march menuju Tugu Tani untuk bergabung dengan teman-teman yang terpisah di titik lain. Saat ini teman-teman yang sebelumnya tertahan di depan DPR sudah bergabung di Tugu Tani, sedangkan teman-teman yang masih berada di Velodrome sedang bergerak menuju lokasi yang sama,” papar Yatalathof.
Kendati mendapatkan tekanan dan intervensi yang masif dari aparat keamanan, komitmen mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi di jantung ibu kota tidak surut.
Bundaran HI tetap menjadi target utama lokasi aksi karena posisinya sebagai ruang publik terbuka yang krusial agar suara rakyat dapat didengar langsung oleh masyarakat luas, bukan sekadar diisolasi di depan gedung-gedung pemerintahan yang sepi dari jangkauan publik.
“Kami tetap akan beraksi di Bundaran HI. Kami memilih melakukan long march menuju Tugu Tani untuk mengonsolidasikan massa yang terpisah, bukan untuk mengalihkan aksi ke DPR maupun lokasi lain,” cetus Ketua BEM UI tersebut.
Tekanan di lapangan ini dipandang mahasiswa sebagai cerminan nyata dari watak kekuasaan saat ini yang kian alergi terhadap kritik. Penutupan akses fisik ke ruang publik dinilai berjalan beriringan dengan penyempitan ruang partisipasi bermakna dalam proses bernegara, di mana kritik dari elemen masyarakat sipil kerap diabaikan oleh para pembuat kebijakan.
“Hari ini kami menyampaikan kekecewaan kepada pemerintah. Kami tidak ingin aksi mahasiswa hanya dibatasi di gedung-gedung pemerintahan. Kami ingin tuntutan yang kami bawa benar-benar didengar dan dievaluasi demi perbaikan keadaan,” pungkas Yatalathof menutup pernyataannya.
