JAKARTA – Menjelang perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), tensi politik di internal organisasi massa Islam terbesar di Indonesia ini mulai menghangat. Isu mengenai keterlibatan kekuasaan dan munculnya nama-nama besar dari lingkaran kabinet menjadi sorotan utama. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Savic Ali, menegaskan pentingnya independensi organisasi dari campur tangan Istana demi menjaga muruah para kiai.
Savic Ali mengungkapkan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan melakukan intervensi langsung dalam bursa pemilihan Ketua Umum PBNU. Menurutnya, Presiden memiliki kapasitas untuk menjalin komunikasi dengan siapa pun figur yang nantinya terpilih memimpin warga Nahdliyin.
“Saya kira dalam konteks Presiden (Prabowo), kalau dia bisa nyambung dengan siapapun figurnya, ngapain dia ikut-ikutan? Siapapun nanti yang jadi (ketua umum PBNU) kan bisa diajak ngobrol,” ujar Savic dalam Podcast Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Sabtu (16/5/2026).
Lebih lanjut, Savic memberikan peringatan keras mengenai sejarah kelam intervensi penguasa terhadap NU. Ia merujuk pada peristiwa Muktamar Cipasung tahun 1994, di mana rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto berusaha menjegal terpilihnya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pengalaman tersebut meninggalkan luka mendalam dan memicu resistensi kuat dari para kiai jika sejarah serupa terulang.
“Saya kira ngapain Istana berkepentingan untuk mendukung salah satu calon misalnya? Apalagi NU itu punya trauma dengan keterlibatan Istana di muktamar kan, kita tahu bagaimana cerita tentang Muktamar Cipasung jaman Pak Harto, di mana Pak Harto berkepentingan untuk menggagalkan Gus Dur untuk terpilih lagi, artinya banyak kiai NU punya trauma dengan itu dan justru bisa resisten,” paparnya.
Isu yang tak kalah mengejutkan adalah munculnya nama Menteri Agama Kabinet Merah Putih, Nasaruddin Umar, dalam bursa kandidat. Savic mengakui adanya desas-desus ketertarikan Menag untuk memimpin PBNU. Namun, ia menekankan adanya konsekuensi etis dan administratif yang harus diambil, yakni menanggalkan jabatan di pemerintahan.
“Saya dengar bahwa Menteri Agama infonya juga berkepentingan, berminat untuk menjadi ketua umum PBNU. Tapi ya lagi-lagi kalau mau jadi ketua umum PBNU ya mundur jadi menteri,” tutur Savic tegas.
Selain nama Nasaruddin Umar, spekulasi mengenai keterlibatan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, juga sempat mencuat. Menanggapi hal tersebut, Savic mengaku sangsi jika Cak Imin berniat berpindah haluan dari pimpinan partai politik menuju pimpinan ormas keagamaan, kecuali ada dorongan dari pihak eksternal tertentu.
“Saya enggak tahu, tapi saya enggak yakinlah Cak Imin mau maju. Saya enggak tahu, kecuali ada pihak-pihak yang mungkin ingin Cak Imin tak lagi jadi ketua PKB,” imbuh dia.
Muktamar ke-35 ini diprediksi akan menjadi ujian krusial bagi PBNU dalam mempertahankan jarak yang sehat dengan kekuasaan, sembari tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
