JAKARTA – Putri bungsu Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Inayah Wulandari Wahid, melontarkan kritik tajam terhadap arah gerak bangsa yang dinilai kian menjauh dari cita-cita luhur Reformasi 1998. Inayah menegaskan bahwa proses kemunduran demokrasi ini mencapai titik puncaknya saat Presiden Prabowo Subianto menetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional pada November 2025 lalu.
Dalam sebuah perbincangan di kanal YouTube Dian Andryanto, Inayah membedah bagaimana nilai-nilai yang diperjuangkan dengan darah dan air mata pada tahun 1998 kini seolah dikhianati oleh realitas politik kontemporer. Ia memandang penetapan gelar pahlawan tersebut bukan sekadar seremoni administratif, melainkan sebuah pernyataan politik yang mengaburkan batasan antara perjuangan rakyat dan rezim yang pernah ditumbangkan.
“Buat saya, reformasi itu mundur pelan-pelan, setapak demi setapak. Dan garis batas terakhirnya itu tahun lalu, 10 November, ketika tokoh yang diturunkan oleh gerakan reformasi karena dianggap tidak demokratis, karena dianggap melawan rakyat, dianggap sebagai pahlawan,” ujar Inayah sebagaimana dikutip dari Tempo.co, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Inayah, perubahan status Soeharto dari tokoh yang dipaksa turun oleh gerakan massa menjadi sosok pahlawan nasional menciptakan efek domino terhadap narasi sejarah. Ia menilai kondisi ini secara otomatis mengubah posisi para pejuang reformasi dalam buku sejarah masa depan. Jika sang penguasa Orde Baru kini dipuja, maka mereka yang dahulu menentangnya justru terancam dianggap sebagai pihak yang bersalah.
“Kalau tokoh yang saat itu dianggap sebagai villain kemudian menjadi pahlawan, berarti orang-orang yang berlawanan dengan villain itu yang sekarang jadi villain,” tegasnya.
Lebih lanjut, Inayah juga menyoroti fenomena beralihnya peran para aktivis 1998 yang kini banyak merapat ke kursi pemerintahan. Ia memberikan sindiran sarkastis terhadap rekan-rekan seperjuangan yang kini memilih berada di dalam sistem kekuasaan, sementara agenda-agenda kerakyatan yang dahulu diteriakkan justru kian meredup.
“Dulu banyak dari mereka yang hilang di jalanan pada saat menyuarakan suara rakyat. Sekarang mereka hilang di dalam istana,” tambah Inayah.
Sebagai informasi, polemik ini berakar dari terbitnya Keputusan Presiden Nomor 116/TK/Tahun 2025. Dalam keputusan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, bertepatan dengan Hari Pahlawan tahun lalu. Meski pada saat yang sama gelar serupa diberikan kepada Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh Marsinah, langkah pemerintah menetapkan Soeharto tetap memicu gelombang kritik dari masyarakat sipil.
Rekam jejak Orde Baru yang kental dengan isu pelanggaran HAM serta praktik KKN dianggap menjadi noda yang sulit dihapuskan dari ingatan kolektif bangsa. Bagi para pengkritik, penganugerahan ini adalah sebuah ironi besar yang menandai kembalinya Indonesia ke “kotak awal”, di mana semangat koreksi total atas kekuasaan absolut kini perlahan memudar dan tergantikan oleh rekonsiliasi yang melupakan sejarah.
