JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi memulai kajian mendalam terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SR). Langkah ini diambil sebagai respons atas sorotan publik terkait rencana pengadaan sepatu sekolah yang mencapai nilai miliaran rupiah, sekaligus untuk memastikan program prioritas nasional tersebut bebas dari praktik lancung.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Direktorat Monitoring KPK saat ini tengah bekerja untuk memetakan potensi kerawanan korupsi, terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ). Kajian ini diharapkan menjadi instrumen bagi para pemangku kepentingan untuk memperketat pengawasan dan menjaga transparansi dalam setiap tahapan proses.
“Sebagai bentuk dukungan pada program Sekolah Rakyat (SR) yang merupakan salah satu program prioritas nasional, dalam kerangka pencegahan korupsi, saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian,” ungkap Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Budi menekankan bahwa sektor PBJ merupakan area yang sangat rentan. Berdasarkan data historis KPK periode 2004-2025, tercatat sebanyak 446 dari total 1.782 perkara korupsi berkaitan dengan pengadaan. Angka ini menempatkan modus PBJ sebagai jenis tindak pidana korupsi terbesar kedua setelah suap atau gratifikasi.
“Penguatan pencegahan korupsi juga menjadi titik krusial mengingat sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi,” tambah Budi. Ia juga memperingatkan adanya berbagai modus klasik seperti rencana pengadaan yang dipaksakan, penyalahgunaan sistem e-purchasing, hingga manipulasi harga perkiraan sendiri (HPS) untuk memenangkan vendor tertentu.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh data Survei Penilaian Integritas (SPI) di lingkungan Kementerian Sosial yang menunjukkan tren penurunan. Skor SPI Kemensos melorot dari 79,16 pada tahun 2024 menjadi 75,79 pada tahun 2025, yang menempatkan lembaga tersebut dalam kategori “waspada”. Khusus pada area pengelolaan PBJ, penilaian dari para ahli masih tergolong rendah, yakni di angka 69,94.
Di sisi lain, Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memberikan klarifikasi mengenai anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang mencapai Rp27 miliar untuk 39.345 pasang sepatu atau sekitar Rp700.000 per pasang. Menurutnya, angka tersebut merupakan pagu perencanaan awal dan bukan harga final.
“Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya,” ujar Gus Ipul saat meninjau proyek Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya. Ia menjamin bahwa proses lelang akan dilakukan secara kompetitif sehingga harga akhir dapat ditekan jauh di bawah rencana awal.
Gus Ipul juga menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas di lingkungan Kementerian Sosial. Ia mengaku telah memberikan instruksi keras kepada jajarannya agar tidak melakukan penyimpangan dalam bentuk apa pun.
“Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, titipan, rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpan dalam proses pengadaan,” tegas Mensos. Ia menambahkan bahwa jika ditemukan adanya manipulasi atau “kongkalikong” dalam proyek ini, pihak pimpinan kementerian akan menjadi yang pertama melaporkan oknum tersebut ke pihak berwajib.
KPK senantiasa mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta mengawal tata kelola pemerintahan agar tetap bersih. Melalui sinergi antara kajian preventif KPK dan komitmen keterbukaan dari Kemensos, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat memberikan manfaat maksimal bagi siswa tanpa tercederai oleh praktik korupsi.
