JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah melakukan analisis mendalam mengenai dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap postur subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan stabilitas impor minyak nasional. Fenomena merosotnya nilai mata uang Garuda yang kini menyentuh angka Rp17.528 per dolar AS memicu diskusi intensif di tingkat kementerian untuk menentukan arah kebijakan fiskal ke depan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa hingga saat ini Pemerintah belum menetapkan langkah fiskal baru guna merespons gejolak kurs tersebut. Proses koordinasi antar-menteri di bawah arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia masih terus berjalan untuk memitigasi dampak ekonomi yang lebih luas.
“Jadi Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) bersama jajaran menteri-menteri sedang merapatkan hal tersebut. Kita tunggu saja dan lihat perkembangannya nanti,” papar Laode saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Rabu (13/5/2026).
Meskipun tekanan kurs kian nyata, Laode memberikan jaminan bahwa ketahanan energi nasional dalam jangka pendek masih terjaga dengan baik. Cadangan BBM nasional dilaporkan berada pada level aman dengan durasi ketersediaan antara 23 hingga 26 hari. Indonesia, menurutnya, belum berada dalam fase krisis energi yang melumpuhkan aktivitas publik sebagaimana dialami oleh beberapa negara lain di dunia.
“Saya tiap hari masih macet di jalan, sementara di negara lain ada yang sudah jalan kaki. Artinya, cadangan energi kita masih tersedia,” tambahnya guna menggambarkan ketersediaan pasokan yang masih mencukupi kebutuhan mobilitas masyarakat.
Kondisi ini menjadi tantangan besar mengingat ketergantungan Indonesia pada impor minyak yang mencapai 1 juta barel per hari, atau setara dengan 20 juta kiloliter BBM per tahun. Kesenjangan antara konsumsi nasional sebesar 1,6 juta barel per hari dengan produksi domestik yang hanya di angka 605 ribu hingga 610 ribu barel per hari menyebabkan beban APBN kian berat. Tercatat, alokasi subsidi energi tahun 2026 telah melonjak menjadi Rp210 triliun, naik signifikan dibanding realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp183,9 triliun.
Di sisi lain, Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, memperingatkan risiko inflasi yang membayangi. Pelemahan rupiah yang berlarut di level Rp17.000-an diprediksi akan mengerek harga komoditas impor dan membebani daya beli rumah tangga secara bertahap.
“Rumah tangga miskin dan kelas menengah akan menanggung beban paling berat karena porsi belanja mereka terkonsentrasi pada makanan, transportasi, dan kebutuhan rutin,” jelas Syafruddin.
Tekanan semakin kompleks dengan tingginya harga energi global, di mana minyak jenis Brent bertengger di US$96,48 per barel dan West Texas Intermediate (WTI) mencapai US$98,72 per barel. Sinergi antara pelemahan kurs dan mahalnya harga minyak dunia dipastikan akan mempercepat transmisi kenaikan biaya distribusi ke harga barang di pasar-pasar nasional.
