“Blackout bukan sekadar padamnya aliran listrik. Aktivitas ekonomi terganggu, dunia usaha mengalami kerugian, pelayanan publik terhambat, hingga masyarakat harus menanggung dampak dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat dugaan tindak pidana ini harus dihitung secara komprehensif sebagai bagian dari proses penegakan hukum,” katanya.
Bimantoro menegaskan bahwa korupsi memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar kerugian finansial negara.
“Korupsi bukan sekadar kehilangan uang negara, tetapi menghilangkan hak masyarakat memperoleh pelayanan publik. Karena itu, setiap praktik korupsi, terlebih yang terjadi di sektor strategis, harus ditindak secara tegas agar tidak terus merugikan rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila terbukti terdapat unsur korupsi, suap, gratifikasi, maupun tindak pidana pencucian uang, maka seluruh pelaku harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan aset hasil kejahatan harus dirampas untuk memulihkan kerugian negara.
“Korupsi di sektor strategis adalah kejahatan yang merampas hak masyarakat. Karena itu, saya mendukung penuh Polri untuk mengusut tuntas perkara ini, mengungkap seluruh jaringan yang terlibat, serta memastikan tidak ada satu pun pihak yang kebal hukum. Masyarakat menunggu penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan,” tutup Bimantoro.
