JOMBANG – Gestur politik Presiden Prabowo Subianto yang secara terbuka menagih Kartu Tanda Anggota (KTA) Nahdlatul Ulama (NU) kepada Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak sekadar menjadi bumbu humor panggung. Momen yang terjadi saat pembukaan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Kamis (27/8/2026) tersebut mencerminkan betapa krusialnya dukungan ormas Islam terbesar di Indonesia bagi keberlangsungan politik pemerintahan.
Di hadapan para kiai dan muktamirin, Presiden secara terang-terangan menggantungkan kehadirannya pada acara penutupan Muktamar mendatang dengan ketersediaan kartu anggota tersebut. Langkah ini memperlihatkan dorongan kuat pihak istana untuk mendapatkan pengakuan dan ikatan simbolis yang nyata dari institusi keagamaan yang memiliki basis akar rumput amat besar.
“Hanya, Gus Yahya, aku dari dulu minta kartu NU, jadi masih utang sama saya, ya,” ujarnya dilansir dari kanal Youtube Sekretariat Presiden. Ia bahkan menyatakan akan kembali menghadiri penutupan Muktamar ke-35 NU pada 31 Agustus apabila kartu anggota tersebut sudah tersedia. “Kalau bisa sebelum penutupan muktamar, lah, kalau gitu. Kalau penutupan (muktamar) tanggal 31 (Agustus), benar, ya? Kalau ada kartu anggota, aku datang lagi tanggal 31,” ucapnya.
Permintaan KTA ini menegaskan strategi politik ketergantungan reciprokal antara negara dan organisasi keagamaan. Ormas seperti NU dan Muhammadiyah diposisikan bukan sekadar elemen masyarakat sipil, melainkan pilar penyangga keamanan nasional serta penentu keberlanjutan legitimasi rezim. Dalam pandangan kekuasaan, harmoni antara umara (pemerintah) dan ulama adalah prasyarat mutlak stabilitas nasional.
“Nahdlatul Ulama hadir selalu dalam kejadian-kejadian bangsa ini. Dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia,” terangnya.
Pernyataan tersebut menggarisbawahi posisi NU yang dinilai sangat strategis dalam menjamin kondusivitas politik. Pengakuan atas kontribusi historis ini diselaraskan dengan keharusan bagi pemerintah untuk terus mengikat kemitraan erat dengan jaringan keagamaan guna meredam potensi pergolakan sosial.
“Yang disampaikan oleh Gus Yahya itu sangat benar, juga oleh Kiai Hasib. Kalau bangsa ini mau bangkit dan mau aman, pemerintah, umara, harus selalu dekat dengan Nahdlatul Ulama, dan juga Muhammadiyah,” tandasnya.
Pengakuan terbuka atas ketergantungan politik juga dilontarkan Prabowo secara gamblang. Kemenangan politik dan mandat kepemimpinan nasional yang diembannya diakui mustahil terwujud tanpa ditopang oleh basis massa dua organisasi keagamaan terbesar di Tanah Air. Komitmen untuk memperkuat dan membesarkan institusi pesantren pun dijadikan bagian dari kompensasi kebijakan negara.
“Jadi, kalau saya sebagai presiden, ya, mandataris rakyat, ya jelas, tanpa dukungan NU dan Muhammadiyah, tidak mungkin saya jadi mandataris rakyat. Dan, saya tidak ragu-ragu. Saya berpikir terus bagaimana saya membesarkan, memperkuat, memberdayakan Nahdlatul Ulama, pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,” tuturnya.
Menutup orasinya, Prabowo memperkenalkan kembali adagium sejarah baru sebagai bentuk penghormatan atas rekam jejak perjuangan para ulama, termasuk perannya dalam Pertempuran Surabaya 1945. “Kalau tidak salah Bung Karno, ya, mengatakan ‘Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah’. Saya ingin menyampaikan ‘Jas hijau, jangan sekali-sekali melupakan jasa ulama’,” pungkasnya.
Upaya penagihan KTA hingga penggaungan jargon ‘Jas Hijau’ menjadi gambaran kritis bagaimana simbol-simbol keagamaan dan sejarah terus dikonsolidasi oleh kekuasaan demi mengamankan kepatuhan publik serta dukungan politik yang berkelanjutan.
