JAKARTA – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi ajang refleksi krusial bagi pemerintah dalam memotret realitas pendidikan di tanah air. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menyoroti fenomena memprihatinkan mengenai jutaan anak Indonesia yang masih terjebak dalam status “tak terlihat” oleh sistem pendidikan formal. Sebagai solusi konkret, ia menyerukan penguatan program Sekolah Rakyat yang berbasis pada semangat gotong royong lintas sektor.
Berdasarkan data terbaru, terdapat lebih dari 4 juta anak pada rentang usia 7 hingga 18 tahun di Indonesia yang saat ini tidak mengecap bangku sekolah, mengalami putus sekolah, atau berada dalam risiko tinggi untuk berhenti belajar. Temuan Badan Pusat Statistik (BPS) mempertegas kondisi tersebut dengan menunjukkan kecenderungan angka putus sekolah yang semakin melonjak seiring dengan tingginya jenjang pendidikan.
Dalam forum Belajaraya dengan Teman 2026 yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Sabtu (2/5/2026), Gus Ipul menegaskan bahwa negara wajib melakukan intervensi mendalam hingga ke unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Ia menilai kemiskinan dan pendidikan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan penanganannya.
“Sekolah Rakyat ini adalah bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan. Kita tidak hanya mengintervensi anaknya, tapi juga keluarganya. Harapannya, ketika anaknya lulus, keluarganya juga ikut naik kelas,” ujar Gus Ipul saat mengisi sesi diskusi bertajuk Merayakan #KerjaBarengan untuk Ekosistem Pendidikan.
Menurut Mensos, Sekolah Rakyat bukan sekadar sarana belajar alternatif, melainkan instrumen sistemik untuk mengangkat derajat warga dari lapisan ekonomi terbawah. Hal ini dilakukan untuk menjangkau mereka yang selama ini luput dari pengamatan kebijakan publik.
“Ada jutaan anak yang tidak terlihat dalam sistem. Mereka ini invisible people. Bisa jadi ada di sekitar kita, tapi tidak tersentuh program,” tutur Gus Ipul dengan nada tegas. Ia menambahkan bahwa di tengah tantangan era digital dan keterbatasan anggaran negara, sinergi antara pemerintah dan partisipasi publik adalah harga mati. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” tambahnya.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan bahwa ekosistem yang nyaman merupakan pondasi keberhasilan intelektual. Ia melihat bahwa birokrasi harus berperan sebagai jembatan untuk mengisi celah yang tidak terjangkau oleh layanan standar.
“Hampir seluruh teori belajar menunjukkan bahwa keberhasilan belajar dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan belajar yang bersih dan lingkungan sosial yang nyaman menjadi kunci. DNA bangsa Indonesia adalah gotong royong. Tantangannya adalah bagaimana menggerakkan dan menyatukan kekuatan itu,” jelas Abdul Mu’ti.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan perspektif mengenai kekuatan komunitas yang telah lama hidup di akar rumput melalui madrasah dan pesantren. Ia menyebut sektor ini sebagai bukti nyata bahwa gotong royong mampu menjaga keberlangsungan pendidikan meski dengan keterbatasan fasilitas.
“Lembaga pendidikan yang paling mengaktualisasikan nilai gotong royong adalah madrasah dan pesantren. Sekitar 95 persen dikelola swasta, dan tetap bertahan dengan kekuatan komunitas,” ungkap Nasaruddin.
Melalui sinergi ketiga kementerian ini, pemerintah berharap Sekolah Rakyat dapat mempersempit kesenjangan pendidikan secara signifikan dan memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang berstatus “invisible” dalam peta pembangunan sumber daya manusia nasional.
