JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengajak seluruh elemen bangsa menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama (NU) dari berbagai bentuk intervensi dan kepentingan politik praktis menjelang pelaksanaan Muktamar NU 2026. Menurutnya, organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu harus tetap berdiri sebagai kekuatan moral dan kebangsaan, bukan menjadi objek perebutan kepentingan politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menjadi pembicara dalam Room Diskusi Serial 7 bertajuk “NU Masa Depan & Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama” yang diselenggarakan Yayasan Talibuana Nusantara di Jakarta Selatan, Jumat, (24/7/2026).
“NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan. NU itu milik Indonesia dan dunia,” kata Hasto.
Menurut Hasto, Nahdlatul Ulama memiliki kontribusi besar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Bersama Partai Nasional Indonesia (PNI), Muhammadiyah, dan berbagai elemen bangsa lainnya, NU berperan membangun fondasi negara melalui nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin serta semangat nasionalisme.
Ia juga menyoroti peran para pendiri NU yang dinilai mampu memadukan nilai keislaman dan kebangsaan, termasuk melalui Resolusi Jihad yang menjadi salah satu tonggak perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Hasto menilai penguatan sinergi antara nasionalisme dan agama perlu dibangun melalui pemahaman sejarah secara utuh, baik mengenai perjalanan NU maupun PNI. Menurutnya, pemahaman sejarah menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan kehidupan berbangsa saat ini.
Selain itu, Hasto mengajak seluruh elemen bangsa meneladani konsistensi Presiden pertama RI Soekarno dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar membangun kehidupan berbangsa dan menciptakan tatanan dunia yang lebih adil.
Ia mengingatkan dinamika politik modern berpotensi mengaburkan ideologi organisasi politik maupun organisasi keagamaan apabila terlalu larut dalam kepentingan elektoral.
“Kembali ke Khittah 1926 adalah benteng ideologis dan moral agar elite NU tidak ikut dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis,” ujarnya.
Dalam forum yang sama, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla mengatakan organisasi yang tetap menjaga ideologi memiliki peran penting di tengah meningkatnya pragmatisme politik dan sosial.
“Di Indonesia saat ini, dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli, memegang teguh, dan merawat pentingnya ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU,” kata Ulil.
Menurut Ulil, ideologi atau akidah menjadi kompas dalam kehidupan berbangsa. Namun, ia menekankan bahwa ideologi tetap harus terbuka terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Wakil Presiden periode 2019–2024 Robikin Emhas menegaskan bahwa Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan konsensus nasional yang lahir dari kesepakatan para pendiri bangsa.
“Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila, di mana nilai-nilai agama menjadi sumber moralitas tata kelola bernegara,” ujar Robikin.
Ketua Pembina Yayasan Talibuana Nusantara Endin AJ Soefihara mengatakan dialog tersebut digelar untuk mempertemukan gagasan kalangan nasionalis dan tokoh keagamaan dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah dinamika politik nasional.
Dalam forum itu juga disampaikan bahwa Muktamar Nahdlatul Ulama 2026 direncanakan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Hingga saat ini, pelaksanaan Muktamar NU 2026 masih dalam tahap persiapan oleh panitia dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
