Komnas HAM Usut Dugaan Kekerasan Aparat dan Pelanggaran HAM dalam Pengamanan Demonstrasi di Yogyakarta

Personel kepolisian saat mengamankan aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di kawasan Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (11/11/2026). (Foto: ANTARA)

YOGYAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendalami dugaan penggunaan kekuatan secara berlebihan (excessive use of force) oleh pihak kepolisian saat mengamankan aksi demonstrasi yang berujung ricuh di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026). Penyelidikan independen ini mencakup penelusuran kronologi, peninjauan lokasi bentrokan, hingga evaluasi terhadap prosedur operasional pengamanan aparat.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa pihaknya telah menemui Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) beserta jajarannya untuk meminta keterangan resmi. Tim Komnas HAM juga meninjau langsung tiga titik utama kericuhan, yaitu Gedung DPRD DIY, Titik Nol Kilometer, dan Bundaran Universitas Gadjah Madas (UGM).

“Kami ingin melihat bagaimana kemarin massa melakukan aksi demonstrasi di sini secara kronologi, timeline-nya seperti apa, dari jam berapa sampai jam berapa, lalu siapa saja massa aksinya,” ujar Anis saat meninjau Gedung DPRD DIY pada Kamis (12/11/2026) dilansir dari Berita Satu.

Penyelidikan berfokus pada tindakan penanganan massa di lapangan untuk memastikan apakah pengamanan telah sesuai standar operasional baku dan prinsip hak asasi manusia. Anis menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi oleh undang-undang, sehingga pengamanan oleh aparat wajib menjunjung tinggi hak-hak dasar warga negara.

“Ada indikasi apakah terjadi excessive use of force atau penggunaan kekuatan berlebih, misalnya. Ini sedang kami dalami,” kata Anis.

Bacaan Lainnya

Selain menelusuri dugaan kekerasan oleh petugas, Komnas HAM memetakan keberadaan dua kelompok massa yang teridentifikasi di lokasi. Kelompok pertama merupakan mahasiswa yang menyampaikan tuntutan secara damai. Sedangkan kelompok kedua belum teridentifikasi jelas, tetapi berdasar temuan awal terindikasi membawa batu dan barang berpotensi bahaya lainnya. Pemetaan ini dilakukan untuk memisahkan massa penyampai aspirasi dari pihak-pihak penunggang aksi.

Komnas HAM turut menelusuri laporan mengenai aparat kepolisian yang masuk ke dalam lingkungan kampus UGM. Pihak Komnas HAM telah menjadwalkan pertemuan dengan jajaran pimpinan UGM guna mengumpulkan keterangan dan bukti dokumentasi internal terkait situasi di sekitar Bundaran UGM saat bentrokan terjadi.

Guna memastikan kondisi para korban, tim penyelidik juga mendatangi sejumlah rumah sakit di Yogyakarta untuk mendata jumlah serta tingkat keparahan luka peserta aksi yang mendapatkan perawatan medis. Data ini disandingkan dengan informasi mengenai peserta aksi yang ditangkap maupun ditetapkan sebagai tersangka.

Hasil akhir dari pemantauan selama dua hari ini akan disusun menjadi rekomendasi resmi Komnas HAM untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa tersebut.

Pos terkait