NGANJUK – Di tengah gejolak ekonomi global yang menyeret nilai tukar rupiah hingga menembus angka Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS), Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan yang memicu diskusi publik. Dalam kunjungannya ke Jawa Timur, Kepala Negara meminta masyarakat tetap tenang dan menyatakan bahwa fluktuasi mata uang asing tidak akan dirasakan langsung oleh masyarakat di pedesaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan gerai Koperasi Merah Putih di Nganjuk, Sabtu (16/5/2026). Di hadapan warga, Presiden meyakinkan bahwa stabilitas nasional masih terjaga selama otoritas keuangan tetap optimistis.
“Selama Purbaya (Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa) bisa senyum, enggak usah khawatir. Mau dolar berapa pun, kan di desa-desa tidak pakai dolar,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Namun, logika penyederhanaan masalah tersebut mendapat catatan kritis dari akademisi. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai bahwa meskipun niat Presiden adalah untuk menjaga psikologi massa agar tidak terjadi kepanikan yang memperburuk nilai tukar, namun fakta di lapangan jauh lebih kompleks.
Syafruddin menjelaskan bahwa struktur ekonomi Indonesia sangat terintegrasi dengan pasar global. Pelemahan rupiah otomatis akan mengerek biaya impor komoditas vital yang menjadi tulang punggung kehidupan warga desa.
“Masyarakat desa memang tidak memakai dolar di pasar, warung, sawah, atau kandang ternak. Meski begitu, mereka tetap hidup dalam sistem harga nasional yang sangat dipengaruhi dolar,” tegas Syafruddin, dikutip dari Tempo.co. Ia merinci bahwa kenaikan harga gas, pupuk, pakan ternak, hingga alat pertanian adalah dampak nyata dari dolar yang perkasa.
Beban biaya tersebut merambat melalui jalur distribusi panjang—mulai dari pelabuhan hingga kios tani di pelosok. “Karena itu, desa tidak perlu membayar dengan dolar untuk merasakan dampak dolar,” tambahnya.
Selain menyoroti ekonomi makro, dalam rangkaian kunjungan yang sama di Nganjuk, tepatnya saat meresmikan Museum Ibu Marsinah, Presiden Prabowo kembali menekankan visi politiknya mengenai “Indonesia Incorporated”. Ia mengajak seluruh elemen, terutama pengusaha, untuk mengadopsi semangat negara kekeluargaan di mana bangsa ini dipandang sebagai satu kesatuan korporasi besar.
Dalam konsep tersebut, Presiden menegaskan bahwa rakyat bukan sekadar objek pembangunan, melainkan pemegang saham sah atas seluruh kekayaan alam Indonesia. Ia mengingatkan para pejabat agar konsisten menjaga amanah dan tidak mengkhianati hak rakyat melalui praktik kolusi.
“Bukan sebaliknya. Bukan pemimpin, bukan pejabat, bukan mereka yang dipilih, malah berkolusi untuk menghilangkan hak rakyat atas kekayaan seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, ini perjuangan kita bersama,” pungkas Prabowo.
Meskipun narasi kekeluargaan ini disambut baik sebagai upaya penguatan persatuan, tantangan nyata pemerintah saat ini tetap berada pada kemampuan menjaga daya beli masyarakat desa di tengah badai depresiasi rupiah yang kian nyata.
