JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran birokrasi agar menghentikan praktik pembuatan aturan tambahan di luar arahan pusat. Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan pidato dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Presiden Prabowo menegaskan bahwa inisiatif berlebihan di tingkat bawah yang tidak selaras dengan kebijakan Presiden dan Menteri merupakan bentuk ketidaktertiban birokrasi. Ia menyoroti fenomena di mana kebijakan strategis yang telah diputuskan di tingkat atas sering kali terhambat oleh munculnya regulasi-regulasi baru di level operasional.
“Jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia,” tegas Presiden Prabowo di hadapan anggota parlemen.
Presiden menduga kuat bahwa inisiatif liar tersebut bukan sekadar masalah administrasi, melainkan celah untuk praktik pungutan liar atau pemerasan terhadap pelaku usaha. Hal inilah yang menyebabkan iklim investasi di Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara tetangga. Prabowo melakukan perbandingan tajam mengenai durasi pengurusan izin usaha yang dianggapnya sangat tidak masuk akal.
“Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam dua minggu kenapa kita izinnya dua tahun? Memalukan!” ujar Presiden dengan nada bicara yang tegas.
Dalam pidatonya, Prabowo secara spesifik menyebut adanya oknum birokrat yang bertindak sebagai aktor deep state. Mereka dianggap merasa kebal hukum dan posisi karena statusnya yang tetap bertahan di birokrasi meskipun kepemimpinan nasional berganti melalui pemilu. Kelompok inilah yang ditengarai sering menjadi penghambat program-program pemerintah.
Sebagai tindak lanjut, Presiden memerintahkan seluruh jajaran kabinet untuk melakukan pembersihan dan penertiban internal secara menyeluruh. Para menteri diminta tidak lengah terhadap bawahan yang memiliki rekam jejak panjang namun justru menggunakan pengalamannya untuk mengganggu kebijakan negara.
“Saya ingatkan semua menteri, tertibkan birokrasimu ke bawah! Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia itu pengalamannya lama,” perintahnya.
Kehadiran Presiden Prabowo dalam rapat paripurna ini juga mencatatkan sejarah baru. Beliau menjadi Presiden ke-8 RI pertama yang menyampaikan secara langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) kepada parlemen, sebuah tugas yang biasanya didelegasikan kepada menteri terkait. Langkah ini mempertegas komitmen Presiden untuk mengawal langsung stabilitas ekonomi dan reformasi birokrasi demi mempercepat pertumbuhan nasional.
Sebelumnya, isu mengenai aktor deep state ini memang telah menjadi perhatian serius Presiden. Dalam berbagai kesempatan diskusi dengan pengamat dan jurnalis pada Maret lalu, ia konsisten menyebut kelompok ini sebagai gangguan nyata bagi akselerasi pembangunan di Indonesia.
