JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan peringatan keras terhadap keberadaan aktor-aktor “deep state” atau negara dalam negara yang dinilai menjadi penghambat utama efektivitas kinerja institusi pemerintah. Hal tersebut ditegaskan Presiden dalam pidatonya pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Gedung MPR/DPR/DPD, Rabu (20/5/2026).
Dalam kesempatan perdana seorang Presiden menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) kepada parlemen, Prabowo menyoroti adanya oknum birokrat yang tidak patuh dan sering kali menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi. Meski meyakini mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) berintegritas, ia menekankan bahwa segelintir oknum nakal dapat merusak seluruh sistem.
“Nenek moyang kita sudah ingatkan: nila setitik rusak susu sebelanga,” ujar Prabowo di hadapan para anggota dewan. Ia menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap para aktor tersebut dengan menyatakan, “Yang sedikit itu yang harus kami tindak. Yang namanya deep state.”
Prabowo membedah pola kerja aktor deep state yang merasa kebal hukum karena posisi mereka yang permanen di dalam birokrasi, berbeda dengan posisi menteri atau presiden yang berganti setiap periode pemilu. Salah satu taktik yang diungkap adalah upaya manipulasi kebijakan saat para pimpinan kementerian dalam kondisi lelah.
Presiden menceritakan bagaimana oknum tersebut kerap menunggu waktu yang tidak ideal untuk meminta persetujuan atas aturan yang bermasalah. “Dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek dia datang minta tanda tangan. Bener?” seloroh Prabowo, menggambarkan kerentanan menteri terhadap manipulasi birokrasi.
Selain manipulasi tanda tangan, Presiden menyoroti fenomena “aturan tambahan” yang sengaja diciptakan birokrat untuk mempersulit iklim usaha. Padahal, mandat dari pucuk pimpinan adalah penyederhanaan perizinan. Namun, di tingkat teknis, para aktor ini justru menelurkan regulasi yang membuat prosedur semakin berbelit.
Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo memberikan instruksi tegas kepada jajaran kabinetnya untuk melakukan pembersihan internal secara menyeluruh. Ia meminta para pembantunya tidak lengah terhadap pengaruh negatif birokrat senior yang memiliki pengalaman panjang dalam sistem.
“Saya ingatkan semua menteri, tertibkan birokrasimu ke bawah! Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia itu pengalamannya lama,” tegas purnawirawan jenderal tersebut.
Isu mengenai deep state ini bukanlah yang pertama kali diangkat oleh Prabowo. Sebelumnya, pada Maret 2026, ia juga sempat menyinggung keberadaan elemen pengganggu ini dalam sebuah diskusi bersama pengamat dan jurnalis. Melalui pidato di DPR kali ini, pemerintah menunjukkan komitmen nyata untuk mereformasi birokrasi demi memastikan kebijakan pusat dapat terimplementasi hingga ke tingkat bawah tanpa sabotase internal.
