Respons Dampak Konflik Timur Tengah, Presiden Prabowo Dorong Ketangguhan Kolektif ASEAN

Menlu Sugiono ketika memberikan keterangan kepada wartawan di Cebu, Filipina, Sabtu (9/5/2026). (Dok. BPMI Setpres RI)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menutup rangkaian agenda diplomatik dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN yang berlangsung di Cebu, Filipina. Dalam forum tersebut, Indonesia secara konsisten menyuarakan pentingnya penguatan solidaritas Asia Tenggara untuk menghadapi guncangan global, terutama di sektor fundamental yaitu ketahanan pangan dan energi.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, mengungkapkan bahwa dinamika geopolitik di Timur Tengah menjadi sorotan utama bagi para pemimpin negara anggota ASEAN. Konflik tersebut dinilai bukan lagi sekadar isu teritorial jauh, melainkan ancaman nyata yang berimbas pada stabilitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara melalui fluktuasi harga dan pasokan sumber daya.

“Intinya adalah pertama: respons bersama ASEAN dalam menyikapi situasi yang terjadi di Timur Tengah yang semua merasakan, memberikan efek langsung terhadap kehidupan negara-negara di kawasan. Khususnya di sektor-sektor ekonomi, terlebih lagi di ketersediaan pangan dan energi,” tegas Menlu Sugiono saat memberikan keterangan pers kepada awak media pada Sabtu (09/05/2026).

Menlu menambahkan, terdapat urgensi bagi negara-negara ASEAN untuk menciptakan ekosistem kawasan yang mandiri. Hal ini bertujuan agar Asia Tenggara tidak terus-menerus rentan terhadap gangguan rantai pasok global. Kesadaran kolektif ini memicu lahirnya inisiatif baru untuk memperkokoh ketahanan kawasan.

“Ada satu kesadaran bersama yang tumbuh bahwa dengan situasi yang terjadi saat ini perlu suatu inisiatif bersama untuk menjadikan ASEAN ini sebagai suatu wilayah yang resilient, khususnya di bidang energi dan pangan,” lanjut Sugiono.

Bacaan Lainnya

Visi ASEAN yang tangguh tersebut, menurut Menlu, sangat selaras dengan arah kebijakan domestik Presiden Prabowo Subianto. Sejak awal masa jabatan, Presiden Prabowo telah menetapkan kedaulatan pangan dan energi sebagai pilar utama pembangunan nasional. Indonesia memandang bahwa stabilitas sebuah negara sangat bergantung pada kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya secara mandiri.

Menlu Sugiono menjelaskan, “Dan saya kira ini juga sesuatu yang sudah menjadi sejak awal program dari pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, dimana ketahanan energi dan ketahanan pangan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara, yang harus dipenuhi oleh negara kita.”

Sebagai langkah konkret, KTT ke-48 ASEAN menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis (deliverables). Di antaranya adalah penguatan ASEAN Petroleum Security Agreement untuk menjamin keamanan pasokan minyak bumi, serta optimalisasi ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) sebagai instrumen cadangan pangan darurat.

Menutup keterangannya, Menlu menekankan bahwa di era yang saling terhubung ini, isolasi terhadap dampak konflik internasional adalah hal yang mustahil.

“Karena kita sadari bersama sesuatu ataupun perang yang terjadi di sebuah kawasan yang jauh dari kita dengan cepat akan langsung berimbas pada perikehidupan masyarakat di kawasan kita. Dan inilah yang dirasakan oleh seluruh negara-negara ASEAN,” pungkasnya.

Dengan tuntasnya KTT ini, Indonesia berkomitmen untuk terus memimpin percepatan program strategis di dalam negeri guna mendukung ketahanan kawasan, memastikan bahwa semangat yang dibawa dari Cebu dapat terimplementasi secara nyata demi kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru tanah air.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *