JAKARTA – Advokat Moh. Ali Murtadho kembali menjadi sorotan setelah mendampingi Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hellyana, menjalani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lanjutan di Mabes Polri terkait kasus dugaan ijazah palsu.
Dalam pendampingannya, Ali menegaskan bahwa kliennya bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan. Ia juga menilai persoalan yang dipersoalkan penyidik lebih mengarah pada masalah administratif ketimbang pidana.
“Ibu Hellyana klien kami sangat komperatif dalam semua proses hukum, artinya klien kami tidak punya mens rea (niat jahat) untuk melakukan tersebut, dalam proses perkuliahan semua bukti ada, sayang kampusnya hari ini tutup,” ujar Moh. Ali Murtadho kepada harianindo.id pada Jumat (8/5/2026).
Sebagai kuasa hukum, Ali menilai kliennya justru berada pada posisi dirugikan apabila ijazah tersebut dianggap bermasalah. Menurutnya, Hellyana telah mengikuti seluruh tahapan akademik hingga wisuda dan dokumen tersebut bahkan telah digunakan dalam berbagai proses pencalonan politik sebelumnya.
Ali juga menjelaskan bahwa substansi yang dipersoalkan penyidik sejauh ini berkaitan dengan ketidaksesuaian data antara PD Dikti dan Kampus Azzahra.
“Sejauh ini problem yang dipersoalkan oleh penyidik adalah ketidaksamaan data di PD Dikti dengan Kampus Azzahra,” katanya.
Dalam keterangannya, Ali menegaskan pendekatan hukum pidana seharusnya menjadi langkah terakhir sebagaimana semangat KUHP terbaru.
“Menurut Ali sebagai kuasa hukum ini murni kesalahan administratif yang harusnya tidak berunjung pada pidana, apalagi dalam KUHP yang baru pidana harus menjadi jalan terakhir,” ujarnya.
Kehadiran Moh. Ali Murtadho dalam pendampingan perkara ini memperlihatkan perannya sebagai advokat yang aktif mengawal proses hukum kliennya di tingkat nasional, termasuk dalam perkara yang menjadi perhatian publik.
