JAKARTA – Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), Mahfud MD, menegaskan pentingnya penghapusan paradigma militeristik di dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Mantan Menko Polhukam tersebut menilai bahwa gaya militer, meski memiliki nilai positif dalam konteks pertahanan, tidak relevan dengan fungsi dasar kepolisian sebagai pelayan masyarakat.
Dalam jumpa pers yang digelar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis (7/6/2026), Mahfud menyoroti adanya benturan karakter antara fungsi militer dan kepolisian. Ia menjelaskan bahwa militer dirancang untuk menjaga pertahanan negara dengan sistem komando yang ketat dan sifat yang cenderung represif. Namun, karakteristik tersebut berbanding terbalik dengan mandat yang diemban oleh Polri.
“Gaya militer tuh salah atau enggak? Enggak, tapi tidak cocok untuk Polri,” ujar Mahfud MD secara tegas di hadapan media, dikutip dari Kompas.com.
Ia menambahkan bahwa publik tidak boleh salah kaprah dalam memandang militeristik. Menurutnya, hal tersebut bukanlah sesuatu yang buruk secara prinsip, melainkan masalah penempatan fungsi. “(Militeristik) itu bukan jelek. Nah itu tidak cocok untuk Polri yang tugasnya mengayomi, melayani, melindungi dan sebagainya itu,” jelas Mahfud. Ia mengingatkan bahwa setiap profesi memiliki marwahnya masing-masing yang tidak dapat saling menggantikan.
Berdasarkan ilmu tata negara, Mahfud memaparkan bahwa militer memang dituntut untuk tegak lurus pada perintah dan disiplin tinggi. “Coba baca saja di ilmu tata negara, ya harus represif, harus tegak, disiplin taat pada perintah atasan,” tuturnya. Namun, bagi Polri, pendekatan yang harus dikedepankan adalah konsep civilian police atau polisi sipil.
Dalam paradigma polisi sipil, personel Polri diharapkan menjadi sosok yang demokratis, transparan, dan mampu menjalin hubungan harmonis dengan warga. Mahfud mengibaratkan idealisme Polri sebagai tokoh protagonis yang menjadi rujukan serta dicintai oleh publik, bukan justru menjadi sosok antagonis yang memicu rasa takut atau dijauhi oleh masyarakat.
Selain perubahan paradigma secara struktural, Mahfud juga menyoroti pentingnya perubahan perilaku di level individu anggota kepolisian. Ia menekankan agar citra positif Polri tidak tergerus oleh gaya hidup dan tindakan menyimpang yang merugikan institusi.
“Selain itu, perilaku. Nah perilaku tuh banyak sekali, tadi, jangan militeristik, jangan hedonis, jangan memeras, jangan membekingi perjudian, jangan macam-macamlah yang jelek-jelek itu flexing-flexing dan macam-macam itu,” ucap Mahfud sebagai penutup.
Melalui dorongan dari Komisi Percepatan Reformasi Polri, diharapkan Polri dapat bertransformasi menjadi institusi yang lebih humanis, profesional, dan bersih dari praktik-praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat.
