“Kenapa di Polres? Kenapa tidak di Gedung KPK? Pertanyaan besar. Apakah ini terkait dengan kasus upah pungut yang penyidikannya naik sejak 20 Agustus lalu? Atau ada kasus lain? Yang jelas ini harus jadi perhatian publik Bogor,” tegasnya.
FRRAK mendesak KPK untuk transparan kepada publik terkait status pemeriksaan Bupati Bogor tersebut, apakah sebagai saksi atau dalam kapasitas lain, agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat.
“Kami apresiasi KPK. Kalau memang Bupati RS diperiksa sebagai saksi untuk membuat terang suatu perkara, ya sampaikan ke publik. Jangan sampai masyarakat Bogor bertanya-tanya. Sejarah ini harus dicatat dengan jelas,” tambahnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Bogor maupun KPK belum memberikan keterangan resmi terkait materi pemeriksaan Bupati Bogor tersebut.
Publik kini menunggu, apakah pemeriksaan bersejarah di Polres Bogor ini akan berujung pada penetapan tersangka baru dalam kasus korupsi di Kabupaten Bogor.
