Namun persoalannya bukan pada rasionalitas kebijakan, melainkan pada keterputusan antara negara dan publik. Ketika mayoritas masyarakat menolak perang, tetapi negara tetap beroperasi dalam logika kekuatan global, maka muncul defisit legitimasi. Kebijakan mungkin kuat secara strategi, tetapi kehilangan pijakan demokratis.
Dalam konteks ini, peran parlemen menjadi sangat penting. Seperti ditegaskan oleh Ahmad Doli Kurnia, politik luar negeri Indonesia harus tetap berakar pada amanat konstitusi: menolak penjajahan dan menjaga perdamaian dunia. Parlemen tidak boleh sekadar menjadi pelengkap formal, tetapi harus berfungsi sebagai jembatan antara negara dan rakyat. Tanpa fungsi ini, doktrin bebas aktif berisiko tereduksi menjadi slogan tanpa substansi.
Pada akhirnya, tantangan utama Indonesia bukan memilih antara realisme dan liberalisme, melainkan mengelola ketegangan di antara keduanya. Dunia memang tidak ideal, tetapi demokrasi menuntut agar setiap kebijakan tetap memiliki legitimasi publik. Politik luar negeri tidak hanya diuji di ruang diplomasi, tetapi juga di ruang kesadaran masyarakat.
Konflik global hari ini menunjukkan bahwa perang tidak pernah netral. Ia selalu dibentuk oleh narasi, kepentingan, dan kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, Indonesia memiliki peluang untuk menawarkan pendekatan yang berbeda—bukan sekadar mengikuti arus, tetapi memastikan bahwa setiap langkah kebijakan tetap berpijak pada satu hal yang paling mendasar: legitimasi.
Sebab pada akhirnya, negara mungkin dapat bertindak rasional dalam dunia yang anarkis. Namun tanpa legitimasi publik, rasionalitas itu hanya akan menjadi keputusan yang berdiri sendiri—kuat secara strategi, tetapi rapuh secara politik.
*Muhammad Sakur, penulis adalah Pengamat Politik dan Alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
