KEBUMEN – Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mulai mengimplementasikan Program Rice Journey di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sebagai langkah memperkuat tata kelola beras nasional berbasis data. Program ini diproyeksikan menjadi fondasi sistem pengelolaan pangan yang lebih terintegrasi, presisi, dan mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
Pelaksanaan uji coba dipimpin Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Sugeng Santoso. Menurutnya, tantangan sektor pangan saat ini tidak hanya terletak pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem informasi yang mampu merekam seluruh perjalanan beras mulai dari proses budidaya hingga diterima masyarakat.
“Selama ini tantangan kita bukan hanya meningkatkan produksi, tetapi memastikan seluruh rantai pasok beras dapat dipantau melalui satu sistem yang menghasilkan data akurat untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah,” ujar Sugeng Santoso.
Melalui kolaborasi dengan BRIN, pemerintah mengembangkan Executive Decision Dashboard Rice Journey, sebuah Decision Support System (DSS) yang dirancang sebagai pusat informasi tata kelola beras nasional.
Dashboard tersebut memungkinkan pemerintah memantau kondisi produksi dan distribusi beras secara real time, melakukan analisis risiko, menyusun simulasi berbagai skenario kebijakan, hingga menghadirkan sistem early warning untuk mengantisipasi potensi gangguan produksi, distribusi, maupun stabilitas harga pangan.
Sugeng menilai pendekatan berbasis data menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Integrasi data lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam merespons dinamika sektor pangan.
Sebagai tahap awal implementasi, Kabupaten Kebumen dipilih sebagai salah satu lokasi percontohan nasional Program Rice Journey. Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, ditetapkan sebagai lokasi purposive sampling karena dinilai memiliki karakteristik yang mewakili ekosistem pertanian padi di Indonesia, mulai dari lahan produktif, kelompok tani yang aktif, hingga sistem budidaya yang berkembang.
Pemilihan Kebumen juga didasarkan pada posisinya sebagai salah satu sentra produksi padi di Jawa Tengah yang dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan model tata kelola pangan berbasis data.
Dalam kesempatan tersebut, Sugeng turut menyoroti kondisi ketahanan pangan nasional yang menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data pemerintah, stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,23 juta ton, yang disebut sebagai salah satu capaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan peningkatan produksi harus diikuti dengan penguatan tata kelola dan sistem informasi yang akurat. Menurutnya, tanpa data yang valid dan terintegrasi, pemerintah akan menghadapi kesulitan dalam merespons perubahan akibat faktor iklim, gangguan distribusi, maupun dinamika pasar.
“Rice Journey bukan sekadar proyek digitalisasi. Ini adalah transformasi cara negara mengelola pangan. Data menjadi dasar bagi setiap keputusan sehingga kebijakan yang diambil semakin presisi, efisien, dan berdampak langsung bagi petani maupun masyarakat,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Kebumen menyambut implementasi program tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Sebagai produsen beras terbesar kedelapan di Jawa Tengah, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produksi melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, perluasan luas tanam hingga sekitar 170 ribu hektare, serta pengembangan sistem irigasi pompa untuk meningkatkan indeks pertanaman dari dua kali menjadi tiga kali dalam setahun.
Penguatan tata kelola data juga menjadi bagian dari implementasi Rice Journey. Seluruh organisasi perangkat daerah didorong menyediakan data yang terstandar dan saling terintegrasi, sementara Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan fungsi sebagai walidata untuk memastikan pengelolaan data berjalan efektif.
Melalui implementasi program tersebut, pemerintah berharap sistem pengelolaan pangan nasional tidak lagi hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mengedepankan kualitas data, pemanfaatan teknologi, serta hasil riset sebagai dasar penyusunan kebijakan strategis. Dengan demikian, stabilitas produksi, distribusi, dan harga pangan diharapkan dapat terjaga sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.
