“Akhirnya saya sudah telanjur viral di mana-mana sampai mereka sudah buat film Pesta Babi tanpa izin dari saya, tanpa sepengetahuan dari saya. Itu yang saya kecewa sekali sekarang dengan mereka,” tuturnya.
Kesadaran bahwa dirinya telah dimanfaatkan demi agenda tertentu mulai muncul ketika Yasinta mencermati mobilisasi fisik yang berulang kali dialaminya. Tercatat, ia telah menempuh perjalanan udara Merauke–Jakarta sebanyak enam kali pulang-pergi, serta rute Merauke–Makassar sebanyak tiga kali. Perjalanan panjang tersebut dilakukan tanpa transparansi mengenai tujuan akhir maupun kaitannya dengan agenda pembuatan film.
“Saya diajak ke Jakarta enam kali. Di atas pesawat saya panik, ini mau apa. Sampai Jakarta, mereka ajak saya Demo Kamisan, minta saya bersuara menolak PSN (Proyek Strategis Nasional). Karena terpengaruh, saya ikut saja, tetapi sekarang, saya sadar, saya tidak mau ikut tolak PSN lagi,” tutur Yasinta.
Ironisnya, di balik padatnya jadwal mobilisasi antarkota tersebut, Yasinta mengaku tidak pernah mendapatkan kompensasi atau hak-hak ekonomi yang layak dari pihak penyelenggara. Seluruh akomodasi memang difasilitasi, namun dukungan finansial yang diterima dirasakan sangat minim jika dibandingkan dengan beban psikologis dan fisik yang harus ditanggungnya selama berada di bawah arahan LBH Pusaka.
“Yang saya dapat cuma capeknya saja. Mereka fasilitasi, jadi kalau mereka fasilitas terus uang duduknya cuma Rp 2 juta, Rp 1,5 juta itu saja yang kami dapat dari mereka, LBH Pusaka,” katanya.
Sebagai sikap akhir, tokoh adat perempuan Papua ini secara tegas mendesak agar penayangan dan distribusi film Pesta Babi segera dihentikan demi hukum. Ia menolak keras eksploitasi identitas budaya dan personalnya yang digunakan sebagai alat propaganda penolakan proyek pembangunan nasional tanpa komitmen moral yang jujur dari para pembuat film. “Saya dijebak, dimanfaatkan oleh mereka. Jadi, saya minta film Pesta Babi untuk dihentikan. Tidak ada izin dan sepengetahuan saya. Harus dihentikan film itu,” pungkas Yasinta.
