YOGYAKARTA – Universitas Gadjah Mada (UGM) mendadak menjadi pusat perhatian setelah sebuah spanduk raksasa bertuliskan “Surat Permohonan Maaf” terpasang di gerbang masuk kampus Bulaksumur, Sleman, DIY, pada Kamis (21/5/2026) pagi. Spanduk yang mengatasnamakan institusi tersebut berisi pernyataan maaf atas terpilihnya pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029.
Menanggapi kejadian tersebut, pihak rektorat segera memberikan klarifikasi. Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, menegaskan bahwa konten dalam media informasi tersebut sama sekali tidak merepresentasikan sikap maupun pandangan resmi universitas.
“Meski mengatasnamakan UGM, baliho tersebut tidak dipasang oleh UGM dan tidak mewakili pandangan resmi UGM. Dengan demikian, baliho tersebut mencatut identitas UGM dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku,” tulis Made Andi dalam keterangan resminya.
Pihak universitas menyatakan bahwa meskipun menghargai kebebasan berpendapat, setiap aksi penyampaian aspirasi di lingkungan akademik harus menaati prosedur dan tata ruang yang ada. Made Andi menambahkan, “Memperhatikan hal ini, baliho tersebut telah diturunkan karena lokasi pemasangan tidak sesuai dengan peruntukan pemasangan media informasi di area kampus.”
Di sisi lain, gerakan ini dikonfirmasi berasal dari keresahan mahasiswa. Plt. Ketua BEM UGM 2026, Sheron Adam Funay, mengungkapkan bahwa aksi tersebut merupakan inisiatif elemen akar rumput mahasiswa yang merasa kondisi ekonomi dan ketidakpastian nasional saat ini sudah pada tahap mengkhawatirkan. Ia berharap kampus menjadi ruang yang aman bagi ekspresi kegelisahan akademik.
“Kampus sebagai ruang hidup kaum akademis selayaknya dan sepantasnya dibebaskan dalam berekspresi. Sebatas itu saja sikap kampus yang teman-teman BEM harapkan. Karena kegelisahan teman-teman tidak berasal dari ruang kosong, walaupun kami tentu mengharapkan Kampus memiliki stance yang lebih radikal terhadap pemerintah,” ujar Sheron, dikutip dari CNN Indonesia.
Senada dengan itu, Gladwin, salah satu peserta aksi, menjelaskan bahwa pemasangan spanduk yang dilakukan pukul 07.30 WIB tersebut adalah bentuk kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan harga pokok hingga isu pembungkaman suara kritis. Menurutnya, sebagai “Universitas Kerakyatan”, UGM seharusnya tetap berdiri bersama rakyat yang terdampak kebijakan rezim.
“Minta maaf karena universitas kerakyatan ini kehilangan solidaritas perjuangan kepada seluruh rakyat Indonesia yang hari ini menuai pahitnya banalitas rezim,” tegas Gladwin pada Jumat (22/5/2026) dilansir dari Tempo.
Meskipun spanduk tersebut hanya bertahan sekitar dua jam sebelum ditertibkan oleh petugas keamanan kampus atas koordinasi dengan Direktorat Kemahasiswaan, pesan yang disampaikan telah memicu diskusi luas mengenai peran institusi pendidikan dalam dinamika politik nasional. Pihak UGM kembali menegaskan bahwa setiap penyampaian aspirasi memerlukan tanggung jawab yang jelas dari pihak pemasang agar tidak terjadi misinformasi publik terkait posisi resmi institusi.
