JAKARTA – Isu dugaan pesanan politik di balik gelombang protes mahasiswa terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu respons keras dari mantan capres, Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDIP tersebut mengkritik balik manuver Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu yang menuding gerakan penolakan itu ditunggangi oleh barisan tim suksesnya pada Pilpres 2024 lalu.
Menurut Ganjar, pola mengaitkan aktivis kritis dengan kubu politik tertentu merupakan bentuk pengalihan isu agar pemerintah tidak perlu menjawab akar masalah yang dipersoalkan.
“Melabeli aktivis atau warga yang kritis sebagai bagian dari kubu politik tertentu adalah cara paling mudah untuk menghindari substansi persoalan,” kata Ganjar kepada kumparan, Selasa (16/6/2026).
Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan fungsi kontrol terhadap penguasa dilindungi sepenuhnya oleh sistem demokrasi. Ia menyayangkan jika validitas sebuah kritik hanya diukur dari latar belakang afiliasi politik, bukan berdasarkan kebenaran data yang disajikan.
“Kalau ada kritik, jawab dengan data. Kalau ada masukan, respons dengan kebijakan. Jangan membangun narasi seolah-olah hanya pendukung pemerintah yang boleh berbicara, sementara yang kritis pasti dianggap lawan politik,” cetus Ganjar, dilansir dari Kumparan.
Bagi Ganjar, hak konstitusional warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan tidak boleh hangus hanya karena individu tersebut pernah dekat atau mendukung figur politik tertentu.
“Dalam demokrasi, warga negara tidak kehilangan hak kritisnya hanya karena pernah mendukung atau dianggap dekat dengan tokoh politik tertentu. Justru yang berbahaya adalah ketika kekuasaan mulai mengukur validitas kritik berdasarkan siapa yang menyampaikan, bukan berdasarkan fakta yang disampaikan,” tambahnya.
Ia pun memperingatkan dampak buruk jika iklim demokrasi ini bergeser menjadi ruang loyalitas buta.
“Kalau kritik hanya dianggap sah ketika datang dari pendukung pemerintah, maka kita sedang bergerak menuju politik loyalitas, bukan demokrasi konstitusional. Penguasa datang dan pergi, tetapi hak warga negara untuk mengawasi kekuasaan harus tetap berdiri,” pungkasnya.
Sikap kritis Ganjar ini merespons konferensi pers Aliansi BEM Fakultas Bersatu di Komunitas Utan Kayu, Jakarta. Kelompok mahasiswa dari lintas kampus ini mencurigai aksi demonstrasi anti-MBG yang dipimpin eks Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, disetir oleh aktor politik praktis dari lingkar luar pemerintahan.
Juru Bicara BEM Fakultas Bersatu, Rahmat Djimbula, membeberkan bukti silsilah kepemilikan kendaraan operasional aksi sebagai indikator utama. “Kedua, kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tiyo Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu,” ungkap Rahmat.
Ketua BEM FH Universitas Ibnu Chaldun tersebut merinci bahwa mobil Toyota Fortuner yang dikendarai Tiyo diduga milik Siti Nuraeni, adik dari Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso yang berstatus besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, salah satu elite tim pemenangan nasional Ganjar pada Pilpres lalu. Kecurigaan mereka diperparah dengan kemunculan politisi PDIP, Andi Widjajanto, di area demonstrasi.
“Mobil Fortuner yang digunakannya diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI (Purn) Andhika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” jelas Rahmat.
Rahmat menambahkan, indikasi jejaring ini kian nyata melihat rencana kehadiran Tiyo dalam Dialog Nasional Kebangsaan di Bandung pada 18 Juni 2026 mendatang. Acara tersebut dijadwalkan mempertemukan Tiyo dengan jajaran tokoh oposisi seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dr. Tifa, serta Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso sendiri.
