BEKASI – Aliansi Mahasiswa Daerah Bekasi bersama elemen masyarakat sipil mendesak dilakukan evaluasi besar-besaran terhadap aparatur Desa Jejalen Jaya. Desakan ini muncul lantaran adanya dugaan ketidakpahaman aparat desa terhadap regulasi pembangunan, minimnya transparansi program ketahanan pangan yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto, serta perencanaan pembangunan yang dianggap hanya menguntungkan segelintir pihak.
Ketua Aliansi Mahasiswa Daerah Bekasi menilai pemerintah desa tidak tanggap dalam merespons persoalan masyarakat. Ia menyoroti hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang tidak pernah disosialisasikan, sehingga memicu keluhan publik terkait pembangunan perumahan yang masif tanpa pertimbangan matang.
“Pemerintah Desa Jejalen Jaya bukan hanya tidak tanggap dalam problem, namun hasil Musrenbang yang tidak disosialisasikan sehingga banyak keluhan di masyarakat soal pembangunan perumahan yang masif tanpa ada pertimbangan dan perhitungan yang matang, belum lagi keluhan yang ada di setiap Kawur, lagi-lagi keluhan tersebut tidak adanya anggaran desa, sehingga program-program tidak berjalan. Dengan adanya fakta tersebut ada dugaan keuntungan sepihak oleh Kepala Desa Jejalen Jaya yang bernama Bapak Kumpul Sebra,” ujar Ketua Aliansi Mahasiswa Daerah Bekasi kepada harianindo.id pada Senin (25/8/2025).
Selain itu, aliansi juga menilai aparatur Desa Jejalen Jaya belum memahami tugas administrasi dan publikasi, yang berakibat pada pasifnya media sosial desa serta rendahnya kualitas pelayanan publik. Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat terkait kapasitas aparatur desa dalam menjalankan roda pemerintahan.
Atas dasar itu, mahasiswa dan warga menuntut Kepala Desa Jejalen Jaya, Kumpul Sebra, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pemerintahan desa. Mereka juga meminta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses evaluasi sebagai bentuk transparansi.
“Ini menunjukkan kegagalan jalannya pemerintahan Desa Jejalen Jaya. Maka dengan ini aliansi mahasiswa daerah Bekasi bersama masyarakat sipil menuntut Kepala Desa Jejalen Jaya untuk mengadakan evaluasi besar-besaran terhadap jajaran kepemerintahannya, dan melibatkan masyarakat Desa Jejalen Jaya,” tegasnya.
