TRENGGALEK – Sektor perikanan tangkap skala besar di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi, Trenggalek, kini berada di bawah bayang-bayang tekanan ekonomi yang hebat. Lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis solar industri telah memaksa para pemilik kapal merogoh kocek lebih dalam, dengan biaya operasional sekali melaut yang mencapai angka fantastis.
Kenaikan harga ini berdampak langsung pada kapal-kapal dengan kapasitas di atas 30 gross ton (GT) yang secara regulasi diwajibkan menggunakan BBM industri. Di PPN Prigi, tercatat ada tiga unit kapal besar yang terdampak langsung oleh kebijakan harga energi ini.
Dayak (52), salah seorang nelayan setempat, mengungkapkan bahwa kenaikan harga solar industri dari Rp28.150 per liter menjadi Rp30.550 per liter sangat membebani biaya produksi. Untuk satu kali periode melaut selama sepuluh hari, kebutuhan bahan bakar mencapai ribuan liter.
“Kapal kami itu dalam sekali melaut selama 10 hari rata-rata butuh 1.500 liter BBM. Nah, dengan harga saat ini tentu cukup terasa karena setidaknya butuh Rp 45,825 juta,” kata Dayak, dikutip dari Detik.com, Rabu (6/5/2026).
Besarnya biaya modal ini tidak hanya mengancam kelangsungan usaha pemilik kapal, tetapi juga menggerus kesejahteraan para Anak Buah Kapal (ABK). Sistem bagi hasil yang biasanya menjadi tumpuan hidup nelayan kini mengalami penyusutan signifikan. Dayak memaparkan bahwa pendapatan yang biasanya mencapai Rp1 juta kini merosot tajam menjadi hanya Rp600 ribu per orang.
Meskipun saat ini volume tangkapan ikan masih tergolong stabil dan mampu menutupi biaya operasional, para nelayan dihantui kecemasan akan fluktuasi harga pasar. “Misalkan sebelumnya dapat Rp 1 juta, sekarang tinggal Rp 600 ribu. Untung saat ini tangkapan ikan masih bagus, besok-besok nggak tahu,” jelas Dayak lebih lanjut.
Ketergantungan pada kondisi alam dan harga pasar membuat posisi nelayan besar kian rentan. Harapan utama mereka saat ini adalah stabilitas harga jual ikan di pelabuhan agar kerugian operasional dapat diminimalisir. “Kalau harga ikan anjlok ya rugi. Tapi kami punya harapan besar semoga ke depan harga BBM ini kembali turun lagi,” imbuhnya.
Di sisi lain, otoritas pelabuhan memastikan bahwa dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi ini tidak menyentuh nelayan kecil. Katimja Kesyahbandaran PPN Prigi, Tri Aspriadi Noviyanto, menjelaskan bahwa mayoritas armada tangkap di Prigi masih menggunakan BBM bersubsidi karena kapasitasnya di bawah 30 GT.
“Di sini mayoritas di bawah 30 gt, kalau yang di atas 30 gt ada tiga kapal, satu kapal sedang docking di Cilacap. Sedangkan yang dua masih belum berangkat melaut,” jelas Tri Aspriadi.
Kondisi ini menunjukkan adanya dualisme realitas di dermaga; sementara nelayan kecil masih mampu bertahan dengan subsidi, armada besar yang menjadi tulang punggung produksi massal justru tengah berjuang menghadapi efisiensi biaya yang kian mencekik.
