JAKARTA – Perebutan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031 memasuki fase semakin terbuka menjelang Muktamar ke-35 NU. Bukan hanya jumlah kandidat yang bertambah, gagasan mengenai karakter kepemimpinan NU juga mulai dipertarungkan di ruang publik.
Ketua Umum Netra Bakti Indonesia (NBI) Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur menawarkan formula yang menggabungkan otoritas kiai senior dengan perspektif intelektual muda. Menurutnya, kombinasi tersebut diperlukan agar NU mampu mempertahankan tradisi sekaligus merespons perubahan sosial.
“NU perlu mengawinkan kedalaman ilmu para kiai dengan perspektif progresif generasi muda. Ini bukan pilihan, tetapi kebutuhan strategis,” ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6/2026), dikutip dari Berita Nasional.
Wacana itu muncul ketika bursa calon Ketua Umum PBNU memang semakin padat. Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menyebut sekitar enam hingga tujuh nama berpotensi masuk kontestasi, lebih ramai dibandingkan Muktamar NU sebelumnya.
Sejumlah nama yang telah muncul antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar, petahana Yahya Cholil Staquf, Zulfa Mustofa, Abdussalam Shohib, Yusuf Chudlory, serta Ketua PWNU Jawa Timur Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. PWNU Jawa Timur bahkan telah secara resmi menugaskan Gus Kikin sebagai kandidat.
Dalam skema NBI, posisi Rais Aam diusulkan kepada Said Aqil Siradj. Afifuddin Muhajir dan Marzuki Mustamar ditempatkan sebagai Wakil Rais Aam, sementara Abdus Salam Shohib diusulkan sebagai Katib Aam.
Untuk jajaran Tanfidziyah, NBI mengusulkan Nasaruddin Umar sebagai Ketua Umum PBNU, didampingi Nusron Wahid dan Alissa Wahid sebagai Wakil Ketua Umum. Yusuf Chudlory diusulkan menjadi Sekretaris Jenderal dan Imam Jazuli sebagai Bendahara Umum.
Usulan tersebut menarik karena nama Nasaruddin Umar memang telah disebut masuk bursa Ketum PBNU oleh Sekretaris PBNU Saifullah Yusuf. Rekam jejaknya sebagai mantan Katib Aam juga menjadi salah satu alasan pencalonannya dinilai memiliki basis organisasi.
Namun, formula NBI bukanlah keputusan organisasi. Gus Lilur menegaskan komposisi tersebut merupakan kontribusi pemikiran, sedangkan keputusan final tetap berada pada peserta Muktamar sesuai mekanisme NU.
“NU tidak cukup menjaga tradisi. NU harus memimpin transformasi,” tegasnya.
Pernyataan itu sejalan dengan kebutuhan NU menghadapi isu kebangsaan, transformasi digital, perubahan perilaku generasi muda, persoalan sosial-ekonomi hingga dinamika geopolitik. PBNU sendiri telah menyiapkan pembahasan materi Muktamar, termasuk penguatan jam’iyah berbasis digital.
Yang kini dipertarungkan bukan sekadar siapa yang menjadi Ketua Umum, tetapi model NU seperti apa yang akan dibangun setelah Muktamar. Gagasan NBI menempatkan perpaduan kiai senior dan intelektual muda sebagai jawaban atas kebutuhan regenerasi sekaligus kesinambungan tradisi.
Di sisi lain, mekanisme pemilihan masih menjadi bagian penting dalam dinamika Muktamar. Wacana memperluas peran Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) agar tidak hanya memilih Rais Aam, tetapi juga Ketua Umum, turut muncul dan akan ditentukan melalui forum Muktamar.
Daftar kandidat yang semakin ramai belum otomatis menentukan peta kekuatan akhir. Keputusan tetap bergantung pada mekanisme organisasi dan peserta Muktamar. Di titik inilah usulan duet kiai senior-intelektual muda dari NBI menjadi bagian dari pertarungan gagasan tentang masa depan NU, bukan sekadar daftar nama calon pengurus.
