JOMBANG – Peta perpolitikan internal Nahdlatul Ulama (NU) berguncang hebat menjelang perhelatan tertinggi organisasi, Muktamar. Sikap berani dan tanpa kompromi ditunjukkan oleh Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Gorontalo, dr. KH. Burhanudin Umar, yang secara resmi mengajukan pengunduran diri dari tampuk kepemimpinannya melalui surat tertulis tertanggal 26 Agustus 2026 yang ditujukan langsung kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta.
Langkah drastis ini diambil bukan sekadar pertanda perpisahan biasa, melainkan menjadi tamparan keras dan lonceng peringatan atas menguatnya arus pragmatisme serta dugaan politik uang di dalam tubuh jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah terbesar di Indonesia tersebut.
Dalam lembaran surat resminya, Kiai Burhanudin merinci dua alasan mendasar di balik perpisahan tersebut. Selain kendala kesehatan pribadi yang menuntut penurunan intensitas kegiatan agar tak mengganggu jalannya amanah, kekecewaan moral yang mendalam terhadap pergeseran nilai kepemimpinan di tubuh organisasi menjadi pemicu utamanya. Menurut pengamatannya, forum Muktamar yang sejatinya difungsikan sebagai ruang khidmah dan musyawarah suci para ulama kini telah terdegradasi menjadi arena perebutan kekuasaan bernuansa pragmatis.
Puncaknya, Kiai Burhanudin menyoroti secara tajam bagaimana marwah kepemimpinan syuriyah yang berfondasikan keteladanan moral muassis (pendiri) NU mulai tergerus oleh logika transaksional. Ia menyuarakan kegelisahan mendalam saat membeberkan argumentasinya:
“Saya meyakini bahwa jabatan dalam Nahdlatul Ulama bukanlah sesuatu yang harus diperebutkan, apalagi dengan mengorbankan nilai-nilai yang selama ini diajarkan oleh para masyayikh dan muassis NU. Ketika sebuah amanah mulai didekati dengan logika transaksi dan kepentingan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya siapa menang dan siapa yang kalah, tetapi juga marwah jam’iyah dan kepercayaan umat.” tulis Kiai Burhanudin dalam suratnya.
Pernyataan utuh tanpa kompromi tersebut menegaskan kekhawatiran bahwa tradisi musyawarah mufakat yang berlandaskan integritas spiritual tengah disampingkan demi memenangkan kontestasi kekuasaan jangka pendek.
Tidak sekadar melayangkan pengunduran diri, Rais Syuriyah PWNU Gorontalo tersebut menutup lembar penegasannya dengan sebuah panggilan moral kepada seluruh elemen jam’iyah di tingkat pusat maupun daerah. Ia mendesak dilakukannya gerakan muhasabah (evaluasi diri) secara menyeluruh guna memulihkan wibawa dan marwah NU yang kian terancam oleh tarik-menarik kepentingan politik pragmatis.
Ia menegaskan kembali bahwa mahkota dan kekuatan intrinsik NU berada pada integritas kepemimpinan ulama serta tingkat kepercayaan (trust) jemaah akar rumput, bukannya pada kemewahan struktur atau kedekatan dengan panggung kekuasaan formal. Penutupan suratnya disampaikan dengan nada penuh pertanggungjawaban:
“Demikian surat pengunduran diri ini saya sampaikan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.”
Keputusan berani dari seorang tokoh pimpinan syuriyah daerah ini diperkirakan akan memicu efek domino politik di tubuh internal PBNU. Publik dan warga nahdliyin kini menantikan kepastian respons resmi dari pengurus pusat dalam menyikapi kritik tajam yang menghantam fondasi etika organisasi menjelang Muktamar tersebut
Pos terkait
Dugaan Pengondisian Peserta Muktamar NU Mencuat Sehari Jelang Pemilihan Pimpinan PBNU
NBI Usulkan Duet Kiai Senior dan Intelektual Muda di Bursa Ketum PBNU
Polemik Muktamar NU: Gus Lilur Tantang 4 Tokoh Ngaji Kitab Usai Diadukan ke Bareskrim
UGM Buka Suara Kelulusan Dua Tahap Jokowi: Di Antara Transparansi Publik dan Beban Politik Akademik
Beban Evaluasi Petahana hingga Bayang-Bayang Politik Mewarnai Bursa Ketua Umum PBNU
Gugatan Masa Jabatan Kapolri ke MK: Upaya Membatasi Kekuasaan dan Mencegah Abuse of Power
