JOMBANG – Pidato perdana KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031 berlangsung dalam panggung yang sarat makna politik. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih, Gus Kikin menyerukan persatuan warga Nahdlatul Ulama sekaligus menempatkan kembali organisasi itu pada mandat pengabdian kepada masyarakat.
Gus Kikin menyampaikan pidato tersebut dalam penutupan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Prabowo hadir bersama sejumlah pejabat negara, antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Di awal pidatonya, Gus Kikin secara khusus menyapa Presiden Prabowo. “Yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI purnawirawan Haji Prabowo Subianto,” ujar Gus Kikin, seperti dikutip dari siaran Youtube Sekretariat Presiden.
Kehadiran Prabowo menjadi penting karena Muktamar ke-35 NU berlangsung di tengah dinamika politik internal yang cukup tajam. Tempo melaporkan adanya perubahan sejumlah ketentuan dalam proses pemilihan Ketua Umum PBNU yang memicu protes peserta muktamar. Media yang sama juga menyoroti dugaan keterlibatan lingkaran kekuasaan dalam kontestasi kepemimpinan NU.
Karena itu, seruan Gus Kikin agar NU kembali guyub memiliki konteks lebih luas daripada sekadar pesan internal organisasi. Ia mengatakan, “Termasuk NU juga nanti ke depan menjadi satu organisasi yang lebih guyub, bersatu, dan dengan tujuan yang utama dalah untuk khidmah kepada masyarakat, untuk kemaslahatan umat yang kita miliki,” ujar Gus Kikin.
Gus Kikin resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026-2031. Gus Kikin memperoleh dukungan terbanyak dalam penjaringan calon, dengan 472 suara dari unsur PWNU, PCNU, dan PCINU. Lima nama kemudian masuk dalam daftar kandidat, yakni Gus Kikin, Zulfa Mustofa, Abdussalam Sochib, Yahya Cholil Staquf, dan Abdul Ghofar Rozin.
Penetapan Gus Kikin kemudian dilakukan melalui mekanisme Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA). Setelah terpilih, Gus Kikin langsung mengarahkan perhatian pada agenda konsolidasi. “Pesan untuk muktamirin, ya sama-sama, warga Nahdlatul Ulama, kita harus bersatu, kita harus bersama-sama, ini Nahdlatul Ulama milik bersama,” katanya.
Pesan tersebut sejalan dengan pernyataan Gus Kikin sebelum terpilih bahwa NU semestinya tidak terseret politik praktis. Ia mencatat pandangannya bahwa politik NU harus ditempatkan dalam kerangka kebangsaan dan kemanusiaan, bukan kepentingan praktis.
Dengan demikian, tantangan pertama kepemimpinan Gus Kikin bukan sekadar menyusun kepengurusan baru. Ia juga menghadapi pekerjaan politik-organisasi untuk mengakhiri residu kontestasi muktamar dan memastikan klaim tentang NU sebagai organisasi milik bersama benar-benar diterjemahkan ke dalam tata kelola organisasi.
Di hadapan pemerintah, posisi itu akan diuji. Kedekatan dengan kekuasaan dapat membuka ruang kontribusi NU dalam agenda kebangsaan, tetapi pada saat yang sama berpotensi menguji independensi organisasi. Di titik inilah seruan Gus Kikin tentang persatuan dan khidmah akan memperoleh ukuran yang sebenarnya: apakah NU mampu berjalan bersama pemerintah tanpa kehilangan jarak kritisnya sebagai kekuatan masyarakat sipil.
