JOMBANG – Presiden Prabowo Subianto membawa pulang satu simbol penting dari penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin, 31 Agustus 2026. Di hadapan para muktamirin, Prabowo menerima Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KartaNU) yang diserahkan Rais Aam PBNU 2026–2027 terpilih, KH Miftachul Akhyar.
Prabowo kemudian mengangkat kartu tersebut dan memperlihatkannya kepada peserta muktamar. Yang membuat momen itu lebih dari sekadar seremoni adalah keterangan pada kartu yang langsung menjadi perhatian Presiden: status sebagai anggota seumur hidup.
“Di bawahnya ini (KartaNu) ada yang luar biasa, disebut anggota seumur hidup. Ini luar biasa,” tutur Prabowo.
Pemberian KartaNU berlangsung ketika NU baru saja menutup salah satu forum tertingginya dan memasuki periode kepemimpinan baru. Karena itu, kehadiran Presiden sekaligus penerimaan kartu anggota tersebut memiliki bobot simbolik dalam hubungan antara pemerintah dan organisasi keagamaan yang memiliki basis sosial luas.
Kehadiran Prabowo di penutupan muktamar bukan keputusan yang muncul tiba-tiba. Empat hari sebelumnya, saat membuka Muktamar ke-35 NU pada 27 Agustus 2026, ia telah menyatakan akan kembali menghadiri acara penutupan.
Janji itu kemudian benar-benar diwujudkan setelah Prabowo menerima informasi bahwa KartaNU miliknya telah tersedia. Ia mengatakan kabar tersebut datang melalui telepon beberapa hari sebelum acara penutupan.
“Saya memenuhi janji saya. Saya dapat telepon beberapa hari yang lalu, berita dari Gus Yahya kartu anggota sudah ada. Makanya saya datang. Janji harus dipegang,” ujarnya.
Prabowo bahkan menegaskan keputusan hadir diambil segera setelah memperoleh kartu tersebut. “Begitu saya dapat, saya putuskan saya hadir,” lanjutnya.
Ia juga menyebut undangan kedua kalinya sebagai sebuah kehormatan. “Suatu kehormatan bagi saya untuk diundang kedua kali,” kata Prabowo.
Rangkaian pernyataan itu menunjukkan bahwa Prabowo sendiri menempatkan kehadirannya dalam muktamar dan penerimaan KartaNU sebagai sesuatu yang bernilai personal sekaligus simbolik.
Di sinilah momen KartaNU menjadi menarik untuk dibaca lebih jauh. NU memiliki posisi sosial yang besar, sementara Prabowo merupakan Presiden Republik Indonesia. Pertemuan keduanya di panggung penutupan muktamar secara alamiah memiliki konsekuensi simbolik yang lebih luas daripada sekadar penyerahan kartu anggota.
Namun, simbol tidak boleh buru-buru diterjemahkan sebagai dukungan politik. KartaNU merupakan tanda keanggotaan, sedangkan sikap organisasi dalam politik praktis merupakan persoalan yang berbeda.
Batas tersebut menjadi penting karena Muktamar ke-35 NU juga menghasilkan kepemimpinan baru PBNU periode 2026–2031. KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU, sementara KH Miftachul Akhyar terpilih sebagai Rais Aam.
Dalam konteks itu, Prabowo datang bukan kepada struktur NU yang sama dengan periode sebelumnya, melainkan kepada kepemimpinan baru hasil muktamar. Penerimaan KartaNU pun berlangsung di tengah momentum transisi organisasi.
Bagi Prabowo, kartu itu adalah kehormatan. Bagi NU, pemberian kartu kepada seorang Presiden merupakan simbol hubungan kelembagaan dan kebangsaan yang perlu dibaca secara proporsional. Bagi publik, persoalan yang lebih penting justru bagaimana kedekatan simbolik tersebut diterjemahkan dalam hubungan pemerintah dengan NU setelah muktamar.
KartaNU boleh saja menjadi kartu anggota seumur hidup. Tetapi makna politiknya tidak otomatis bersifat seumur hidup. Ia tetap bergantung pada bagaimana hubungan Presiden dan NU berjalan setelah panggung muktamar berakhir.
Di titik itulah penyerahan sebuah kartu anggota berubah menjadi peristiwa politik yang layak dicermati: bukan karena membuktikan adanya transaksi politik, melainkan karena memperlihatkan bagaimana simbol keanggotaan, otoritas negara, dan kekuatan sosial-keagamaan bertemu dalam satu panggung.
