JAKARTA – Langkah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menggeser posisi mikrofon Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah rapat terbatas mengenai penanganan bencana mendadak menuai sorotan tajam. Aksi yang terekam dalam video rapat tersebut memicu kritik keras dari mantan pejabat pemerintah sekaligus pengamat politik, Said Didu, yang mempertanyakan efektivitas komunikasi serta kontrol kekuasaan di lingkaran dalam Istana Kepresidenan.
Insiden tersebut terjadi ketika Presiden Prabowo tengah memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah. Di tengah penyampaian arahan terkait indikasi pembakaran lahan secara sengaja, Seskab Teddy terlihat memindahkan mikrofon yang berada di depan Presiden.
Aksi tersebut lantas direspons kritis oleh Said Didu melalui media sosial X. Ia menilai tindakan menjauhkan mikrofon saat Presiden berbicara merupakan preseden buruk dan merugikan citra kepresidenan.
“Inilah contoh ‘gol bunuh diri’ yang sering dilakukan oleh pihak Istana. Atau memang terjadi pembusukan di Istana kepada Presiden @prabowo? Kejadian seperti ini seharusnya tidak terjadi,” tulis Said Didu dalam unggahannya.
Selain menyoal potensi kelemahan manajemen komunikasi internal, Said Didu juga mengkritisi kontrol penyebaran dokumentasi resmi tersebut serta besarnya kewenangan yang dipegang oleh posisi Sekretaris Kabinet.
“Kalau bukan pembusukan artinya bisa diulangi atau diedit. Betapa berkuasanya Seskab di negeri ini,” lanjutnya.
Sorotan publik ini mengemuka justru di tengah bahasan krusial rapat tersebut. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyoroti kejanggalan proses alih fungsi lahan pascakebakaran yang berlangsung sangat cepat menjadi areal perkebunan.
“Itu yang habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan dan apakah ini rakyat atau ini korporasi,” ujar Prabowo.
Melihat indikasi kuat adanya tindak pidana lingkungan, Presiden meminta instansi teknis terkait untuk mengusut tuntas keterlibatan pihak-pihak berkonflik kepentingan, khususnya entitas bisnis besar.
“Tapi yang tolong diselidiki terus dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya ya,” tegas Prabowo.
Hingga saat ini, insiden penggeseran mikrofon tersebut terus memantik diskusi publik terkait standar protokol komunikasi kepresidenan serta konsistensi transparansi Istana dalam menyampaikan poin penegakan hukum kasus karhutla.
