BOGOR – Aktivis FRRRAK Dul Samson melontarkan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus dugaan korupsi upah pungut di Pemerintah Kabupaten Bogor.
Ia menilai KPK terkesan plin plan dan belum menunjukkan sikap tegas dalam mengusut perkara yang disebut merugikan keuangan daerah hingga miliaran rupiah.
Dalam pernyataannya, Dul Samson menegaskan bahwa publik membutuhkan kepastian hukum, bukan tarik ulur yang berlarut-larut.
“KPK jangan plin plan. Kasus upah pungut ini harus dituntaskan, jangan dibiarkan menggantung,” tegasnya, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, sikap ragu-ragu hanya akan menimbulkan kecurigaan bahwa ada kepentingan tertentu yang bermain di balik lambannya penanganan.
Ia menekankan bahwa KPK harus segera memberikan kejelasan mengenai status perkara, termasuk siapa saja pihak yang bertanggung jawab.
