BOGOR – Penanganan kasus dugaan korupsi upah pungut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang menelan kerugian negara hingga miliaran rupiah kembali menuai sorotan tajam. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikritik keras karena dinilai lamban dan tidak konsisten dalam mengusut tuntas perkara yang telah lama menyita perhatian publik tersebut.
Langkah ragu-ragu penegak hukum ini memicu kekhawatiran akan merosotnya kredibilitas lembaga antikorupsi di mata masyarakat. Aktivis Formasi Reformasi Rakyat Bogor (FRRAK), Dul Samson, menyatakan bahwa penundaan serta ketidakjelasan status hukum atas kasus ini berpotensi membakar kecurigaan publik mengenai adanya intervensi kepentingan tertentu.
Dalam keterangannya, Dul Samson menekankan pentingnya KPK mengambil langkah konkret dan transparan demi memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Publik mendesak agar penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyelewengan dana tersebut segera diumumkan secara terbuka.
“KPK jangan plin plan. Kasus upah pungut ini harus dituntaskan, jangan dibiarkan menggantung,” tegasnya, Selasa (6/10/2026).
Ketidaktegasan penyidik KPK dalam menyelesaikan perkara ini dianggap melukai hak-hak masyarakat Bogor serta merusak tata kelola pemerintahan daerah yang bersih. Berlarut-larutnya proses penanganan perkara justru memperkuat stigma negatif terhadap profesionalisme aparat penegak hukum.
Lebih lanjut, Samson mengingatkan bahwa keberadaan KPK sangat bergantung pada legitimasi moral dan kepercayaan rakyat. Apabila lembaga tersebut tidak mampu menunjukkan ketegangan dan ketegasan dalam menyapu bersih kasus penyelewengan anggaran daerah, publik akan mempertanyakan komitmen pemberantasan korupsi di tanah air.
“Kalau KPK tidak tegas, maka kepercayaan publik bisa runtuh. Jangan sampai lembaga antikorupsi dianggap masuk angin,” tutupnya.
Hingga saat ini, masyarakat luas masih menantikan keberanian serta kejelasan tindakan nyata dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menuntaskan perkara dugaan korupsi upah pungut yang disinyalir merugikan keuangan daerah hingga mencapai Rp1,5 miliar tersebut.







