JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) secara mengejutkan mulai mengubah arah kebijakan program andalan pemerintah dengan mengkaji ulang segmentasi penerima Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah penataan ini disesuaikan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Berdasarkan kalkulasi terbaru, salah satu opsi radikal yang sedang dimatangkan adalah penghentian total penyaluran bagi pelajar di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya bagi mereka yang dinilai mapan secara finansial. Kebijakan ini diproyeksikan bakal memangkas hingga 8 juta anak dari daftar penerima manfaat.
Sikap kritis muncul seiring pengakuan dari internal BGN yang menyebutkan bahwa alokasi bagi sekolah-sekolah unggulan sudah tidak lagi relevan. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan pandangannya usai menghadiri rapat tertutup bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Senin (15/6). Menurutnya, fasilitas ini tidak tepat jika terus diguyurkan ke sekolah kelas atas yang siswanya sudah memiliki daya beli tinggi.
“SMA mungkin sudah tidak perlu lagi diberikan MBG, apalagi SMA-SMA favorit yang uang saku anak-anak itu Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu. Sekolah-sekolah high class itu tidak perlu lagi,” kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari setelah rapat tertutup dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Senin (15/6/2026) dikutip dari Tempo.
Arumsari berargumen bahwa pengetatan ini krusial demi membenahi akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan dana MBG hingga akhir tahun 2026. Kendati memicu polemik pemangkasan hak, ia berkilah bahwa kebijakan ini tidak akan mereduksi misi utama pemerintah dalam melakukan intervensi gizi nasional pada kelompok rentan.
“Refocusing ini kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin efisien,” kata dia.
Di sisi lain, publik melihat perubahan haluan ini sebagai indikasi penyesuaian anggaran, mengingat data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat per 10 Juni 2026 terdapat 43 juta murid—atau berkisar 80,7 persen dari populasi siswa nasional yang telah mencicipi program ini. BGN saat ini tengah menggodok formulasi teknis lintas sektor bersama Kementerian Kesehatan untuk mematok kuota riil yang baru.
Di bawah komando kepemimpinan yang baru, BGN secara terbuka menyatakan tidak lagi memprioritaskan target bombastis 82 juta penerima yang dicanangkan di awal tahun. Fokus instansi kini bergeser pada aspek kualitas penyajian dan ketepatan sasaran eksekusi di lapangan.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengonfirmasi pihaknya telah meminta restu langsung kepada Presiden Prabowo untuk merombak indikator capaian keberhasilan program prioritas tersebut.
“Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau tahun 2025 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas,” kata Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juni 2026.
Langkah korektif ini sekaligus menandai bahwa perluasan jangkauan kuantitas tidak lagi menjadi tolok ukur utama kesuksesan performa instansi. Nanik membeberkan bahwa redistribusi anggaran kini difokuskan penuh untuk menyelamatkan wilayah-wilayah kritis yang menghadapi ancaman stunting dan gizi buruk tinggi, alih-alih membagikannya secara merata.
Alokasi dana yang diselamatkan dari eliminasi siswa SMA tersebut rencananya dialihkan ke kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), serta kelompok prioritas biologis: ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.
