Sejumlah aktivis antikorupsi mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan untuk segera melakukan penelusuran. Mereka menilai, apabila dugaan tersebut benar, maka hal itu merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang mencederai amanah rakyat.
“APBD merupakan uang rakyat yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga,” ujar seorang aktivis yang enggan disebutkan identitasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Pamekasan maupun pihak yang disebut dalam isu tersebut. Informasi yang berkembang saat ini masih berupa dugaan dan belum terverifikasi secara hukum.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat bergerak cepat dan profesional guna memastikan ada atau tidaknya penyimpangan anggaran. Transparansi dinilai penting agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga dan tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan.
