JAKARTA – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto secara resmi memperluas cakrawala kebijakan hilirisasi nasional. Tidak lagi terbatas pada komoditas energi dan mineral, beliau menginstruksikan agar transformasi ekonomi berbasis nilai tambah tersebut segera diimplementasikan pada sektor strategis lainnya, yakni pertanian serta perikanan.
Arahan krusial ini disampaikan langsung oleh Presiden saat menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Perkasa Roeslani. Pertemuan tersebut berlangsung secara intensif di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (24/04/2026).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa agenda utama pertemuan tersebut adalah memantau progres pembangunan program hilirisasi yang saat ini tengah berjalan di 13 lokasi berbeda di seluruh penjuru Tanah Air. Selain evaluasi lokasi, pertemuan ini juga memetakan masuknya gelombang investasi baru yang diproyeksikan akan memperkuat struktur industri dalam negeri.
Menurut keterangan Seskab, minat investor terhadap potensi Indonesia tetap tinggi, terutama pada sektor-sektor masa depan dan industri penyerap tenaga kerja. “Beberapa investor yang akan berinvestasi di Indonesia terutama dalam bidang Waste to Energi, Sumber Daya Mineral serta Industri Agricultural, Padat Karya dan Garmen,” jelas Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya.
Namun, poin yang menjadi catatan khusus Presiden Prabowo adalah diversifikasi objek hilirisasi. Presiden menekankan bahwa Indonesia harus mampu mengolah hasil buminya sendiri secara menyeluruh untuk memastikan manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sektor ekstraktif, tetapi juga oleh para petani dan nelayan.
Seskab menegaskan komitmen Presiden tersebut dengan menyatakan, “Presiden Prabowo menginginkan bahwa hilirisasi tidak hanya di bidang energi dan mineral tetapi juga harus diperluas di bidang pertanian dan perikanan.”
Langkah strategis ini dipandang sebagai upaya nyata pemerintah dalam membangun ekonomi yang kokoh dari hulu ke hilir. Dengan merambah sektor pertanian dan perikanan, pemerintah menargetkan terciptanya lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat lokal sekaligus meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global.
Kebijakan ini juga menjadi sinyal kuat bagi para investor bahwa Indonesia kini membuka pintu lebar bagi pengembangan teknologi pengolahan pangan dan hasil laut. Transformasi ini diharapkan mampu membawa Indonesia keluar dari sekadar eksportir bahan baku menjadi negara industri yang mandiri. Melalui integrasi 13 lokasi proyek strategis nasional dengan sektor pertanian dan perikanan, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin berkualitas dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat di berbagai daerah.
