JAKARTA – Gelombang protes mahasiswa yang menuntut perbaikan kondisi ekonomi dan demokrasi berujung pada aksi pengadangan ketat oleh aparat keamanan. Lebih dari seribu mahasiswa dari berbagai universitas yang tergabung dalam aliansi massa dikebiri hak ruang geraknya saat hendak menuju titik aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).
Eskalasi ketegangan mulai meninggi sejak siang hari ketika armada bus yang mengangkut ratusan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dari arah Depok dihentikan secara sepihak oleh personel kepolisian di kawasan Semanggi.
Tindakan represif ini dinilai janggal karena pihak mahasiswa telah melayangkan surat pemberitahuan aksi jauh-jauh hari.
Ketua BEM FH UI, Anandaku Dimas Rumi, mengungkapkan kekecewaannya atas penutupan jalur yang tidak berdasar tersebut.
“Harusnya kami belok kiri ke arah Sudirman, tapi jalan ditutup,” ujar Dimas. Ia menambahkan bahwa petugas di lapangan enggan memberikan penjelasan logis terkait pengadangan tersebut. “Mereka cuma ketawa saja saat kami minta dibukakan jalan,” ucap Dimas kecewa, dilansir dari Tempo.
Akibat hambatan tersebut, mahasiswa terpaksa mengosongkan bus dan memilih berjalan kaki demi mencapai lokasi target. Perwakilan massa, Anshary Pramono, mengonfirmasi bahwa pencegatan juga terjadi di area flyover Semanggi oleh personel Brimob serta di depan Kantor TVRI.
“Busnya ditinggal, kami longmarch dari Semanggi ke Bundaran HI,” tutur Anshary lewat pesan singkat.
Langkah kaki mahasiswa kembali dijegal di depan Gedung Thamrin Nine Ballroom sekitar pukul 15.10 WIB. Kali ini, barikade tidak hanya diisi oleh kepolisian, melainkan melibatkan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). Benturan fisik pun tidak terhindarkan ketika mahasiswa mencoba menembus barikade berlapis tersebut sembari meneriakkan tuntutan, “Buka, buka.”
Keterlibatan militer dalam mengamankan demonstrasi sipil ini menuai kritik tajam, meski diklaim sebagai bentuk bantuan formal. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas berdalih bahwa kehadiran prajurit di lapangan murni atas permohonan kepolisian.
“Sesuai mekanisme, pengamanan atas permintaan dan sifatnya perbantuan kepada Polri,” dalih Nas saat dihubungi.
Di sisi lain, Polda Metro Jaya bersikeras bahwa Bundaran HI steril dari demonstrasi karena merupakan pusat ekonomi.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto menyatakan, “Kami ketahui bahwa seputaran Bundaran HI bukan tempat untuk menyampaikan aspirasi.” Polisi pun sempat mengarahkan massa ke area Patung Kuda atau Gedung DPR.
Namun, mahasiswa sengaja menghindari titik-titik tersebut sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap lembaga negara. Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menegaskan bahwa DPR dan pemerintah saat ini dinilai telah bersekongkol melahirkan kebijakan yang mencekik rakyat, sehingga demonstrasi di gedung parlemen dianggap sia-sia.
“Karena itu kami sudah tidak percaya lagi untuk demo di sana, di DPR,” kata Athof.
Melalui mimbar bebas di Bundaran HI, mahasiswa sejatinya ingin mengetuk kesadaran kolektif masyarakat luas yang melintas di pusat kota. “Kami ingin menyadarkan, bahwa kita semua sama-sama menderita,” tegas Athof menutup pernyataannya.
Aksi ini membawa lima tuntutan utama, di antaranya penyetopan pemborosan APBN, penurunan harga bahan pokok dan BBM, penghentian program makan bergizi gratis serta Koperasi Desa Merah Putih, penolakan militerisme di ranah sipil, hingga desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kegagalan pemerintah.
Di tengah aksi, muncul pula polemik dugaan matinya CCTV publik di kawasan sekitar, meski kemudian dibantah oleh juru bicara Pemprov DKI Jakarta yang menyebut adanya kendala teknis akibat lonjakan akses visual.
