JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan urgensi keberadaan operator data di tingkat desa guna memperkuat validitas Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa seluruh bantuan sosial maupun program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan pemerintah dapat menjangkau penerima yang tepat secara presisi.
Dalam keterangannya, Gus Ipul menyebutkan bahwa kolaborasi antara operator data, perangkat desa, serta petugas lapangan merupakan fondasi utama dalam menyempurnakan DTSEN. Transparansi data dari level terbawah menjadi perhatian serius agar tidak ada tumpang tindih atau ketidaktahuan pihak berwenang di daerah.
“Jadi data itu kita terima dari bawah, kita tidak mau ada Kepala Desa, Bupati atau Wali Kota tidak mengetahui data tersebut. Setiap data disalurkan lewat jalur resmi dan partisipasi,” ungkap Gus Ipul saat menerima kunjungan audiensi Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, serta Wakil Bupati Sampang, Ahmad Mahfudz, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (29/4/2026).
Gus Ipul juga mengingatkan para pimpinan daerah agar konsisten melakukan pemutakhiran data mengingat sifatnya yang sangat dinamis. Menariknya, ke depan, pengelolaan data yang telah dimutakhirkan tersebut akan sepenuhnya dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bukan lagi di bawah kendali Kementerian Sosial. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga integritas informasi. “Jadi tidak ada otak atik data dulu,” tambah Gus Ipul.
Selain fokus pada pembenahan basis data, Gus Ipul menitipkan pesan strategis kepada pimpinan daerah Deli Serdang dan Sampang untuk terlibat aktif dalam menjangkau calon siswa Sekolah Rakyat. Proses penjaringan ini diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1-2 pada DTSEN.
Mekanisme rekrutmen siswa dilakukan melalui verifikasi lapangan oleh pendamping PKH, BPS, dan Pemerintah Daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama orang tua siswa sebelum ditetapkan secara resmi oleh kepala daerah. Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat menerapkan sistem multi entry multi exit yang adaptif terhadap kemampuan siswa.
“Kita asesmen terlebih dahulu sesuai kemampuan mereka masing-masing,” jelas Mensos. Sistem ini memungkinkan penempatan siswa pada jenjang kelas yang sesuai dengan hasil penilaian, sehingga seorang anak berpeluang langsung masuk ke kelas 6 SD, 3 SMP, atau 3 SMA tanpa harus mengikuti urutan kelas dari awal.
Program Sekolah Rakyat sendiri telah menunjukkan hasil nyata. Tahun ini, terdapat 453 lulusan perdana yang terdiri dari 329 siswa tingkat SD, 113 siswa SMP, dan 11 siswa SMA. Untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, pemerintah saat ini tengah mempercepat pembangunan fisik Sekolah Rakyat permanen di Kabupaten Sampang dan Deli Serdang. Proyek infrastruktur pendidikan tersebut diproyeksikan rampung dan siap digunakan pada Juni 2026 mendatang.
