YOGYAKARTA – Pembukaan festival seni rupa kontemporer bergengsi, Artjog 2026, di Jogja National Museum (JNM) pada Jumat (19/6/2026) malam, diwarnai kericuhan. Koalisi seni ArtJokes mengecam keras tindakan represi oleh pihak keamanan terhadap seniman yang menggelar aksi protes teatrikal terkait dugaan praktik artwashing (pencucian citra melalui seni) atas keterlibatan sponsor yang dianggap terafiliasi dengan lingkar kekuasaan.
Dalam jumpa pers di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Sabtu (20/6/2026), perwakilan ArtJokes, Wispi dan Lorca, membeberkan kronologi pembungkaman tersebut. Aksi teatrikal oleh dua seniman di pelataran JNM awalnya ditujukan untuk mengkritik masuknya Didit Hediprasetyo Foundation (DHF) yayasan milik putra Presiden RI Prabowo Subianto sebagai salah satu donatur utama festival. Kritik tersebut diekspresikan lewat pelemparan cat merah ke dinding instalasi bertuliskan “Artjog”.
Merespons eskalasi di lapangan, petugas keamanan langsung membekuk salah satu seniman yang mengenakan balaklava dan menggiringnya secara paksa ke pos satpam selama kurang lebih 40 menit.
Perwakilan ArtJokes, Wispi, menyayangkan respons represif dari pihak penyelenggara yang mencederai ruang budaya demokrasi.
“Sangat disayangkan tindakan Artjog melalui keamanannya itu merepresi, bahkan melakukan tindakan yang kasar terhadap performer yang mengekspresikan dirinya itu,” cetus Wispi.
Ia mempertanyakan komitmen Artjog sebagai ruang kebudayaan publik yang bebas. ”Kalau Artjog adalah ruang ekspresi kebudayaan yang bebas, semua orang bisa bicara, kenapa kemudian performans yang dilakukan oleh kawan-kawan kami itu dihentikan secara sepihak?,” gugatnya.
Lorca, perwakilan ArtJokes lainnya, menegaskan bahwa gerakan ini lahir sebagai respons kritis terhadap arah pendanaan Artjog. Menurutnya, keterlibatan entitas penyokong dana dari lingkar penguasa mengancam independensi dunia kesenian dan mengabaikan konteks sosial politik yang terjadi di Indonesia saat ini.
”Bagaimana secara gamblang Artjog melakukan praktik artwashing (pencucian citra melalui seni) dengan menggandeng korporasi-korporasi yang itu merupakan perpanjangan tangan dari rezim saat ini,” papar Lorca.
Ia menggarisbawahi bahwa penolakan ini bukan didasari oleh sentimen personal, melainkan ancaman sistemik kontrol kekuasaan terhadap seniman.
“Amarah yang muncul dari masyarakat seni adalah bukan karena siapa yang hadir di situ, bukan karena bahwa Didit adalah anak presiden. Tapi, karena praktik artwashing yang nantinya menjebak teman-teman seniman untuk berada dalam kontrol kekuasaan. Itu adalah praktik yang kami tentang,” tegas Lorca.
Nana, seorang pekerja seni dari Forum Cik Ditiro yang ikut menyaksikan kejadian tersebut, menilai intervensi ruang publik oleh seniman merupakan hal yang sah dalam metodologi seni pertunjukan. ”Kalau dari perspektif seni pertunjukan, mengintervensi suatu perhelatan seni sangat mungkin dilakukan,” jelas Nana, seraya mengingatkan bahwa ini merupakan kali kedua Artjog menggandeng sponsor kontroversial setelah sebelumnya bermitra dengan perusahaan tambang multinasional pada 2016.
Di sisi lain, Direktur Utama Artjog, Heri Pemad, membantah tudingan adanya penahanan atau penangkapan bermotif pembungkaman ideologi. Pihaknya menegaskan bahwa tindakan pengamanan diambil murni karena aksi tersebut telah merusak properti pameran berupa dinding terakota yang memiliki nilai seni tinggi.
”Akan tetapi, kami tidak bisa menerima jika sudah bertindak vandalis atau merusak,” sanggah Heri.
Heri pun blak-blakan mengenai alasan menggandeng Didit Hediprasetyo Foundation. Kebutuhan dana operasional di muka (sebelum pelaksanaan) menjadi alasan utama, mengingat dana dari sponsor BUMN seperti Pertamina dan BRI (berkisar Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar) baru cair pasca-acara. Selain itu, Artjog juga menerima Rp2 miliar dari Djarum Foundation.
”Mas Didit menghadiri Artjog tahun lalu bersama pegiat seni lainnya. Pada kesempatan itu, saya meminta bantuannya supaya menunjukkan sponsor yang bisa dilibatkan untuk penyelenggaraan Artjog di tahun berikutnya,” ungkap Heri. Terkait dana talangan dari DHF, ia menambahkan, ”Dari sinilah, untuk menunjang operasional, kami butuh uang sponsor di muka atau sebelum pelaksanaan. Maka, kami meminta bantuan pula dari DHF dan diberi.”
Heri menolak keras anggapan adanya kooptasi politik dalam ruang kreatifnya dan meminta pengkritik melihat isi pameran secara objektif. ”Bahkan, karya seni yang ditampilkan di ruang pamer Artjog banyak sekali yang mengkritisi kekuasaan. Coba, tengok dulu sebelum menyampaikan protes ke Artjog,” pungkasnya.
