JAKARTA – Gejolak internal yang melanda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini berada dalam fase yang sangat mengkhawatirkan hingga memicu keprihatinan mendalam di kalangan warga nahdliyin. Ketegangan struktural yang terus meruncing di tubuh organisasi Islam terbesar di dunia ini dinilai telah menciptakan polarisasi tajam yang membelah para pemegang kebijakan strategis ke dalam dua kubu yang saling berseberangan.
Kondisi ini mendapat sorotan kritis dari salah satu warga NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, yang akrab disapa Gus Lilur. Ia mengungkapkan bahwa situasi makro organisasi saat ini telah mencapai titik kulminasi yang sangat mengkhawatirkan.
Banyak warga nahdliyin menggambarkan kondisi internal saat ini dengan istilah ambyar hingga “mudyar”—sebuah ungkapan bahasa Jawa yang merefleksikan keadaan yang berantakan dan teramat sulit untuk dipersatukan kembali.
Menurut analisis Gus Lilur, peta konflik di tataran elit pusat kini terbagi atas dua kekuatan besar. Poros pertama disebut sebagai “Kubu Sultan” yang diisi oleh Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Bendahara Umum H Gudfan Arif Ghofur. Sementara itu, di sisi seberang, berdiri “Kubu Kramat” yang dimotori oleh Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), Katib Aam KH Ahmad Said Asrori, dan Wakil Ketua Umum KH Amin Said Husni.
Kondisi ini dianggap sebagai anomali organisatoris, sebab perseteruan justru melibatkan dwitunggal kepemimpinan yang idealnya saling bersinergi demi kemaslahatan umat. Katib Aam semestinya berjalan selaras dengan Rais Aam, sedangkan Ketua Umum sepatutnya bekerja harmonis dengan Sekjen. Namun, meski Islah Lirboyo sempat memantik harapan perdamaian, realitas di lapangan justru memperlihatkan konflik berkepanjangan yang secara transparan menjadi konsumsi publik.
Jika ditelusuri secara historis, Gus Lilur membeberkan bahwa dinamika ketegangan struktural ini bukan hal baru, melainkan sebuah pola berulang yang kerap kali berkelindan dengan figur KH Miftahul Akhyar sejak di tingkat cabang. Saat menjabat sebagai Rais Syuriah PCNU Surabaya (2000–2005), hubungan beliau dengan KH Asep Saifuddin Chalim selaku Ketua Tanfidziyah dilaporkan tidak harmonis akibat benturan pandangan dalam mengelola organisasi.
Demi meredam konflik, KH Miftahul Akhyar kemudian didorong naik ke tingkat wilayah menjadi Rais Syuriah PWNU Jawa Timur (2007–2018) mendampingi KH Mutawakkil Alallah. Namun, pola gesekan kembali terjadi terkait batas kewenangan antara Syuriah dan Tanfidziyah. Persoalan teknis organisasi yang seharusnya menjadi domain Tanfidziyah kerap menjadi titik perdebatan dengan Rais Syuriah.
Resolusi konflik berupa perpindahan posisi kembali terulang di level nasional ketika beliau ditarik menjadi Wakil Rais Aam mendampingi KH Ma’ruf Amin pada periode 2015–2020, di mana hubungan keduanya pun diwarnai dinamika yang tidak selalu mulus secara tertutup. Puncaknya, pasca-Muktamar ke-34 di Lampung tahun 2021, duet KH Miftahul Akhyar selaku Rais Aam dan KH Yahya Cholil Staquf selaku Ketua Umum yang diharapkan membawa stabilitas, justru meledakkan konflik dalam skala yang jauh lebih masif dan menyeret banyak pihak di sekitarnya.
“Konflik organisasi di PBNU memang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari perbedaan visi hingga komunikasi yang buruk. Namun, pola yang berulang dari tingkat PCNU, PWNU, hingga PBNU menjadi bahan renungan bagi warga nahdliyin,” jelas Gus Lilur, dikutip dari Suara.com.
“Muncul aspirasi mengenai kebutuhan akan sosok pemimpin yang mampu menjadi perekat seluruh unsur jam’iyah, sebagaimana figur KH Ahmad Siddiq dan KH Sahal Mahfudz di masa lalu,” sambungnya.
Selain persoalan disharmoni manajerial, kritik tajam kini turut mengalir dari para kiai kampung terkait pergeseran nilai kemewahan elit PBNU. Sorotan tajam tertuju pada gaya hidup KH Miftahul Akhyar yang dinilai kontras dengan khittah kesederhanaan NU, ditandai oleh kepemilikan hunian megah berlantai tiga di atas tanah yang luas serta fasilitas kendaraan mewah seperti Alphard dan Land Cruiser. Hal ini dianggap mencederai tradisi keteduhan sikap yang biasanya melekat kuat pada sosok Rais Aam NU.
Menjelang pelaksanaan Muktamar NU ke-35, warga nahdliyin menaruh harapan besar agar forum tertinggi tersebut mampu melahirkan kepemimpinan transformatif yang solid dan tidak lagi mewariskan pertengkaran yang menguras energi organisasi.
“Warga NU merindukan figur pemimpin yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa, mengingat NU dianggap terlalu besar untuk terus-menerus terjebak dalam konflik elit yang menguras energi organisasi,” pungkas Gus Lilur.
