YOGYAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peran strategis yang melampaui upaya pemenuhan gizi masyarakat. Program tersebut dipandang sebagai instrumen untuk membangun ekosistem pangan nasional yang terintegrasi, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
Pandangan tersebut disampaikan Assoc. Prof. Sugeng Santoso, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Pangan, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dewan Pimpinan Pusat dan Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD-GEMAS) DIY dan Jawa Tengah yang berlangsung di Borobudur Ballroom, The Jogja Hotel Yogyakarta, Kamis (6/8/2026).
Dalam paparannya, Sugeng menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Program MBG sangat bergantung pada terbentuknya ekosistem pangan yang menghubungkan seluruh mata rantai, mulai dari petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, mitra dapur, hingga Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, pendekatan berbasis ekosistem akan menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas dibandingkan pendekatan sektoral.
“MBG harus menjadi penggerak pembangunan ekonomi berbasis pangan. Ketika produksi, distribusi, dan konsumsi terhubung dalam satu ekosistem, maka manfaatnya tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan pasar yang stabil bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha mikro di daerah,” ujar Sugeng.
Ia menjelaskan, penguatan ekosistem MBG merupakan bagian dari transformasi tata kelola pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu indikator keberhasilannya adalah meningkatnya Indeks Ketahanan Pangan yang mencakup aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, termasuk percepatan penurunan angka stunting.
Menurut Sugeng, implementasi MBG mulai memberikan dampak positif terhadap sektor pertanian. Peningkatan permintaan bahan pangan melalui jaringan penyedia program MBG disebut turut mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian. Dengan demikian, anggaran negara untuk MBG tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan perlindungan sosial, tetapi juga menjadi stimulus yang menggerakkan produksi dan investasi di sektor pangan.
Pemerintah, lanjutnya, menargetkan peningkatan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia dari kisaran 73 menjadi 82 pada 2029. Target tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, koperasi, akademisi, hingga organisasi masyarakat dalam membangun sistem pangan yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, Sugeng juga menyoroti implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, yang mengatur penajaman sasaran penerima manfaat, penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta penguatan koordinasi dan tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Ia menilai tantangan terbesar dalam pelaksanaan MBG bukan terletak pada keterbatasan anggaran ataupun infrastruktur, melainkan masih kuatnya ego sektoral yang menghambat kolaborasi antarlembaga.
“Keberhasilan MBG ditentukan oleh kemampuan kita membangun kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, koperasi, dan mitra dapur dalam satu visi pembangunan pangan nasional,” tegasnya.
Rakornas HMD-GEMAS 2026 menjadi momentum konsolidasi nasional untuk memperkuat sinergi pemerintah bersama mitra dapur dalam mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari strategi transformasi sistem pangan nasional, peningkatan ketahanan pangan, serta percepatan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
