JAKARTA – Lambannya penyerapan tenaga kerja terlatih dalam program prioritas pemerintah kembali menjadi sorotan tajam. Ribuan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang telah lulus pelatihan hingga kini belum juga ditempatkan di lapangan. Kondisi ini memicu kritik keras dari Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, yang mempertanyakan komitmen Kementerian Koperasi dan Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) dalam mengeksekusi program tersebut.
Joao menyayangkan sikap birokrasi yang dinilai kurang berinisiatif dan terlalu bergantung pada ketersediaan anggaran. Padahal, para tenaga manajerial ini dibutuhkan untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa melalui unit-unit koperasi yang sudah siap beroperasi.
“Kan manajer-manajer ini juga jadi akhirnya kan jadi ramai gitu. Apa sih susahnya gitu? Apa kendalanya gitu? Udah kalau nggak ini kasih aja ke Agrinas, kasih nama-namanya, kasih kontaknya, kami kirim email, kami kirim ini, gampang, nggak perlu ada biaya-biaya gitu,” kata Joao di akun Instagram @bung.joaomota, dikutip Rabu (16/9/2026).
Merespons ketidakjelasan penempatan tersebut, Agrinas menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih dan menyalurkan sekitar 13 ribu hingga 15 ribu manajer ke jaringan koperasi di berbagai wilayah. Langkah ini ditawarkan guna menerobos hambatan administratif yang selama ini dinilai tidak substansial dan menyita waktu.
Joao mengkritik keras pola kerja instansi pemerintah terkait yang dianggap menunda-nunda pelaksanaan program hanya karena alasan anggaran semata. Ia menilai lambatnya respons dari pihak berwenang mencerminkan minimnya kreativitas dalam menyelesaikan kendala operasional yang seharusnya bisa ditangani secara cepat.
“Kok sedikit-sedikit kerja itu harus selalu harus ada uang dulu kerja baru. Seolah-olah kayaknya tidak ada inisiatif, tidak ada kreativitas dalam bekerja begitu. Ini model kerja apa ini? Ini hanya menghambat saja,” ujarnya.
Lebih lanjut, keterlambatan eksekusi di tingkat kementerian ini memicu keprihatinan karena persoalan teknis kelapangan seolah-olah harus menunggu turun tangan langsung dari kepala negara. Ketergantungan keputusan operasional pada tingkat kepemimpinan tertinggi dinilai membuktikan tidak berjalan efektifnya fungsi instansi teknis yang berwenang.
“Ini suatu program besar yang harus segera berjalan dan harusnya semua pihak mendukung. Ini semua kok sepertinya sedikit-sedikit harus dilempar ke Pak Presiden. Apa sih ini kendalanya gitu? Masalahnya cuman hanya menempatkan orang kok susah sekali gitu, kayak saya ndak habis pikir begitu,” tutur Joao.
Melihat rumitnya penanganan penempatan manajer yang berlarut-larut ini, timbul indikasi bahwa hambatan tersebut bukan sekadar masalah teknis administrasi semata. Terdapat dugaan adanya pihak-pihak internal yang secara sengaja memperlambat akselerasi program strategis ini dari dalam sistem.
“Atau ada apa ini? Atau ini malah bentuk-bentuk sabotase gitu secara struktural gitu, karena tidak ingin melihat program Presiden yang sangat bagus ini bisa berjalan gitu,” tambah dia.
Hingga saat ini, kejelasan nasib ribuan manajer Kopdes Merah Putih masih menunggu keputusan tegas dari Kementerian Koperasi dan BP BUMN. Publik berharap penataan manajerial ini dapat segera diselesaikan agar manfaat ekonomi koperasi dapat langsung dirasakan oleh masyarakat desa tanpa terhalang birokrasi yang kaku.
