JAKARTA — Barikade ketat aparat kepolisian dan TNI menghentikan langkah ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) serta Front Mahasiswa Nasional (FMN) di kawasan Jakarta Pusat. Aksi unjuk rasa yang digelar usai peringatan Hari Kemerdekaan RI ini tertahan sekitar satu kilometer sebelum lokasi tujuan utama mereka di Bundaran Hotel Indonesia.
Pergerakan massa yang membawa delapan tuntutan krusial tersebut sempat terhambat sejak awal akibat pembatalan sepihak puluhan bus sewaan. Kondisi itu memaksa para mahasiswa beralih menggunakan transportasi umum dari Depok demi menyuarakan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Ketegangan sempat terjadi saat negosiasi perwakilan mahasiswa untuk melintas ditolak tegas oleh aparat, meski massa terus bertahan menyuarakan aspirasi di depan barikade.
Aksi ini membawa narasi reflektif mendalam mengenai hakikat kemerdekaan dan kedaulatan masyarakat yang dinilai kian tergerus oleh pembentukan regulasi serta intervensi kekuasaan.
“Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?” tegas Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan.
Yatalathof menambahkan bahwa kedaulatan negara saat ini berisiko tergadaikan oleh berbagai kesepakatan yang kurang berpihak pada publik. “Suara rakyat sendiri justru dibungkam, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, lapangan kerja langka, akses pendidikan dan kesehatan gratis hanya sekadar janji. Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,” ujarnya.
Senada dengan hal itu, Wakil Ketua BEM UI, Fatimah Azzahra, menekankan adanya benang merah dari seluruh poin yang dilayangkan. “Semua tuntutan kami punya benang merah, menunjukkan negara yang semakin kuat, dan rakyat yang semakin lemah,” terang Fatimah.
Fatimah menyoroti minimnya keseimbangan demokrasi dalam struktur eksekutif dan legislatif. “Mereka [pemerintah dan DPR] harus melihat bahwa ada konsekuensi pelanggaran keseimbangan itu, termasuk keseimbangan alam, dan semuanya ada dalam delapan tuntutan kami,” ungkap Fatimah.
Isu penanganan bencana alam di daerah juga menjadi sorotan tajam peserta aksi. Tiara, salah satu mahasiswa di lokasi, menyuarakan kekecewaannya terhadap respons pemerintah pusat atas bencana di Sumatra dan Nusa Tenggara Timur. “Presiden Prabowo tidak menyikapi bencana itu dengan serious, pada HUT RI 17 Agustus kemarin, tidak ada ucapan belasungkawa yang sungguh-sungguh,” kata Tiara.
Dampak pemangkasan anggaran ke daerah turut dinilai memperparah kondisi pemulihan pascabencana. “Ketika terjadi bencana, karena dananya dipangkas, maka daerah kesulitan melakukan pemulihan, tidak ada otonomi bagi daerah untuk bergerak,” jelas Aslan, mahasiswa peserta aksi lainnya.
Kritik tajam mengenai eksploitasi dan arah kebijakan nasional ditutup oleh pandangan peserta aksi lainnya, Rafa. “Dengan adanya PSN, MBG, KDMP, ekstraksi tambang sampai Papua, negara ini sudah menjadi penjajah di negeri kita sendiri,” kata Rafa.
Guna mengamankan puluhan titik kegiatan masyarakat dan aksi massa di wilayah Jakarta, pihak kepolisian mengerahkan sebanyak 9.242 personel gabungan TNI-Polri. Pihak Polda Metro Jaya menyatakan bahwa area sekitar Bundaran HI merupakan pusat aktivitas perekonomian warga sehingga tidak diperuntukkan sebagai lokasi penyampaian aspirasi publik.
