JAKARTA — Upaya ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) untuk menyampaikan aspirasi secara langsung di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/08), tertahan barikade kepolisian. Langkah kaki rombongan massa yang mengusung narasi kritis terhadap arah kebijakan pemerintah di bawah naungan gerakan #MerebutKemerdekaan ini dihadang petugas sekitar pukul 14.00 WIB, meski pemberitahuan resmi telah dilayangkan ke pihak kepolisian.
Penghadangan ini memaksa massa aksi turun dari armada roda empat di kawasan Jalan Sudirman dekat Stasiun KRL Sudirman untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perundingan yang sempat digalang perwakilan mahasiswa UI dengan otoritas kepolisian setempat menemui jalan buntu. Walhasil, mimbar bebas dan orasi dilangsungkan di hadapan barisan barikade aparat yang membentang kokoh hingga sore hari.
Aksi turun ke jalan tepat sehari setelah peringatan seremoni kenegaraan Hari Kemerdekaan Indonesia pada Senin (17/08) ini membawa refleksi kritis mendalam. Mahasiswa menilai ada disparitas tajam antara retorika kemerdekaan dan realitas krisis kedaulatan yang menghimpit kehidupan warga.
“Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lanjut: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?” tegas Ketua BEM UI Yatalathof Imawan saat mengutarakan alasannya kepada awak media.
Yatalathof menegaskan kembali bahwa proklamasi yang dicetuskan pendiri bangsa ditujukan bagi seluruh elemen bangsa, dan “bukan untuk kepentingan sekelompok tertentu.” Ia menyoroti fenomena penggadaian kedaulatan negara melalui perjanjian dagang internasional yang lebih menguntungkan pihak asing.
Sebaliknya, lanjut Yatalathof, “suara rakyat sendiri justru dibungkam, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, lapangan kerja langka, akses pendidikan dan kesehatan gratis hanya sekadar janji.” Menurut penilaiannya, bangsa ini tidak hanya diterpa badai finansial semata. “Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan,” ujarnya.
Senada dengan BEM UI, aksi yang diklaim melibatkan lebih dari 1.000 peserta dari gabungan elemen kampus ini merupakan kulminasi dari kekecewaan publik. Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN), Symphati Dimas, mengritik tajam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD RI. Menurut Dimas, pidato tersebut “tidak mencerminkan krisis kronis yang tengah dihadapi bangsa dan rakyat Indonesia, jalan keluar yang disampaikan hanyalah ilusi bukan solusi.”
Dimas mencontohkan berbagai realitas lapangan seperti penanganan penyintas bencana di Aceh hingga dinamika sosial-politik di berbagai daerah yang membuktikan isi pidato kepresidenan “seperti ‘menepuk air di dulang, terpercik di muka sendiri’.”
Melalui panggung demonstrasi tersebut, gabungan mahasiswa melayangkan delapan tuntutan krusial. Poin-poin utama mencakup desakan penghentian penjajahan negara atas rakyat sendiri, pembasmian praktik KKN, pembatalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), evaluasi Proyek Strategi Nasional (PSN), penurunan harga bahan pokok dan BBM, penetapan status bencana nasional untuk Sumatra dan Flores/NTT, hingga penghentian tindakan represif serta intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil.
Di sisi lain, pengamanan ketat diterapkan demi mengawal 31 aksi penyampaian pendapat di wilayah DKI Jakarta. Polda Metro Jaya mengerahkan sedikitnya 9.242 personel gabungan dari unsur kepolisian dan TNI.
Di tengah ketegangan aksi, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkapkan pihak kepolisian mengamankan 21 orang yang disinyalir hendak memicu kerusuhan.
“Tujuannya adalah membuat konflik antara petugas pengamanan dengan peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum,” ungkap Budi. Pihaknya mengklaim orang-orang tersebut “membawa petasan, flare serta botol bom molotov,” meski tidak membeberkan detail identitas dari mereka yang diamankan.
Meskipun harus bersitegang dan dihadang barikade aparat sebagaimana insiden serupa dua bulan lalu, massa mahasiswa menegaskan akan terus mengawal kedaulatan rakyat dari segala bentuk pembungkuman ruang sipil dan kebijakan yang dinilai membelakangi kenyataan hidup masyarakat.
