JAKARTA – Kehebohan publik merebak di media sosial menyusul penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden memperkenalkan seorang buruh harian asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bernama Susana, yang diklaim memperoleh upah mengupas bawang hingga ratusan ribu rupiah per kilogram.
“Hari ini hadir bersama kita, Ibu Susana dari Kabupaten Bogor, dia bekerja sebagai buruh harian. Mengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram,” kata Prabowo, dikutip dari YouTube TV Parlemen.
Pernyataan tersebut mendadak menjadi sorotan tajam lantaran angka upah yang disebutkan dinilai sama sekali tidak masuk akal jika dibandingkan dengan struktur harga komoditas di pasaran. Berdasarkan data resmi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, rata-rata harga nasional untuk bawang merah tercatat berada pada kisaran Rp34.546 per kilogram, sedangkan harga bawang putih Honan berkisar di angka Rp35.800 per kilogram. Nilai upah pengupasan yang disampaikan dalam pidato tersebut bahkan berlipat-lipat jauh melampaui harga komoditas bawang itu sendiri di tingkat konsumen.
Kesenjangan data yang mencolok ini memantik kritik tajam dari berbagai pihak. Penulis asal Mojokerto, Hasyim Muhammad, menilai ketidaksesuaian data dalam forum resmi kenegaraan seperti Sidang Tahunan MPR timbul akibat ketergantungan serta kepercayaan berlebih dari Presiden terhadap tim penyusun materi pidato atau pembisik informasinya.
“Presiden salah data karena dia hanya percaya sama pemberi data. Padahal pemberi datanya ngawur,” tulisnya di akun X pribadinya, dilansir dari WartaEkonomi.
Lebih jauh, Hasyim menggarisbawahi bahwa kesalahan fatal semacam ini berpotensi terus berulang tanpa adanya evaluasi mendasar. Hal itu disebabkan oleh mekanisme penyaringan informasi internal yang justru mengisolasi Presiden dari fakta lapangan yang sebenarnya dirasakan oleh publik.
“Tapi apakah setelah pidatonya salah seperti ini lalu dia sadar bahwa sang pemberi data itu salah? Tidak! Karena Presiden dibuat tidak tahu dengan apa yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ketatnya kaji ulang dan kontrol informasi di sekeliling kepala negara membuat kekeliruan data sulit diidentifikasi secara internal dari dalam lingkungan Istana.
“Semua yang Presiden tahu itu sudah difilter sama Sang Pemberi Data itu sendiri. Jadi dia nggak akan tahu dengan kesalahan pidatonya terkait apa pekerjaan Susanah atau yang lainnya,” jelasnya.
Selain menyoroti masalah validitas data buruh harian, Hasyim menilai benteng filtrasi informasi tersebut juga menutup akses Presiden terhadap persoalan-persoalan sosial riil masyarakat di tingkat bawah.
“Materi pidato yang salah pun dia nggak tahu, apalagi “cuma” masalah sholat Jumat warga yang terganggu sama perjalanannya. Nggak mungkin dia tahu,” tandasnya.
Kejadian ini menjadi preseden kritis terkait pentingnya akurasi dan verifikasi bertingkat terhadap setiap data publik yang dimasukkan ke dalam naskah pidato pejabat tinggi negara, agar informasi yang disampaikan tetap akuntabel dan selaras dengan kondisi perekonomian riil masyarakat.
