YOGYAKARTA – Aliansi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang dimotori Garda Biru menggelar aksi unjuk rasa di lingkungan kampus pada Rabu (24/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan kampus maupun kebijakan nasional yang dinilai bermasalah.
Pada tingkat kampus, mahasiswa menyoroti rencana pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di UNY, kebijakan triple gate, serta kewajiban tes kesehatan bagi mahasiswa baru. Sementara pada tingkat nasional, massa aksi mengkritik menguatnya peran militer di ranah sipil dan menolak sejumlah program strategis pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes), dan Danantara.
Koordinator aksi menyebut program-program tersebut dinilai belum disiapkan dengan perencanaan yang matang sehingga berpotensi menimbulkan persoalan transparansi dan akuntabilitas.
“Menguatnya kembali peran militer di ranah sipil menunjukkan matinya cita-cita reformasi. Selain itu, program-program seperti MBG, Kopdes, dan Danantara kami nilai memiliki persoalan pada aspek perencanaan sehingga berpotensi membuka ruang terjadinya korupsi,” ujar perwakilan massa aksi.
Awalnya, aliansi mahasiswa berencana menggelar aksi teatrikal di tangga Gedung Rektorat UNY serta memasang spanduk di area balkon rektorat sebagai bagian dari penyampaian aspirasi. Namun, rencana tersebut tidak dapat terlaksana setelah massa mengaku dihadang dan tidak diperkenankan memasuki area yang dituju.
Menurut mahasiswa, tidak ada penjelasan yang dianggap memadai terkait larangan tersebut. Spanduk yang semula akan dipasang di balkon kemudian hendak dibentangkan di tangga selasar gedung.
Dalam proses tersebut, mahasiswa mengaku sempat terlibat perdebatan dengan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Hukum UNY. Massa aksi menyebut pejabat kampus tersebut menilai spanduk kritik yang mereka bawa sebagai sesuatu yang “kotor” dan “sampah”.
Selain itu, menurut mahasiswa, Wakil Rektor juga mempertanyakan keberadaan isu SPPG di lingkungan UNY yang menjadi salah satu tuntutan aksi.
Padahal, kata mahasiswa, isu tersebut diangkat sebagai respons atas pernyataan Rektor UNY yang sebelumnya disebut menyatakan kesiapan menerima program SPPG di kampus.
“Tujuan kami melakukan aksi salah satunya untuk merespons rencana penerimaan SPPG di UNY. Karena itu kami mempertanyakan ketika isu tersebut justru dipersoalkan saat aksi berlangsung,” kata salah satu peserta aksi.
Setelah rencana aksi teatrikal di sekitar Gedung Rektorat tidak dapat dilaksanakan, massa memutuskan memindahkan titik aksi ke depan gerbang utama kampus. Keputusan tersebut juga mempertimbangkan kondisi area rektorat yang saat itu digunakan sebagai lokasi foto wisuda.
Di depan gerbang utama UNY, mahasiswa kemudian melanjutkan rangkaian aksi dengan menggelar teatrikal bertajuk “meruwat”, menyampaikan orasi politik, serta membacakan puisi sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan kampus dan pemerintah.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan kampus dan menjadi bagian dari upaya mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait isu pendidikan, tata kelola kampus, serta kebijakan publik yang dinilai berdampak terhadap masyarakat luas.
Hingga berita ini ditulis, pihak Rektorat UNY belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan mahasiswa maupun tudingan mengenai pelarangan pemasangan spanduk dan pelaksanaan aksi teatrikal di area rektorat.
