JAKARTA – Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan dalam reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto menyisakan tabir polemik internal. Perombakan jabatan mendadak tersebut menyedot perhatian publik setelah mencuatnya dugaan pelanggaran prosedur assessment serta gelombang penolakan dari jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Sinyal dinamika panas di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini pertama kali terungkap melalui kecaman terbuka dari pihak keluarga Purbaya. Istri mantan Menkeu, Ida Yuliana, meluapkan frustrasinya terkait tantangan integritas serta tekanan politik-birokrasi yang dialami suaminya selama menjabat.
Melalui akun Facebook pribadinya pada Senin (14/09/2026), Ida menyinggung situasi rumit yang melingkupi posisi suaminya. “Emang negara kita tidak bisa diperbaiki. Kebanyakan orang jahatnya daripada yang jujur,” tulis Ida Yuliana.
Tepat saat pencopotan diumumkan dan pelantikan pejabat baru disiapkan oleh pihak Istana, Purbaya dilaporkan sedang menghadiri agenda rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Posisi Bendahara Negara tersebut kemudian diserahterimakan kepada Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Prosesi serah terima jabatan di kantor Kemenkeu, Jakarta, berlangsung singkat dengan pidato sambutan Purbaya yang berdurasi kurang dari satu menit.
Akar permasalahan dari kejatuhan posisi Purbaya diduga kuat berkaitan erat dengan kebijakan perombakan struktur pejabat secara drastis yang ia eksekusi pada Kamis, 10 September 2026. Purbaya memutasi dan melantik sekitar 400 pejabat eselon II, III, dan IV, yang mayoritas menyasar pos-pos krusial di DJP serta DJBC.
Rincian perombakan massal tersebut mencakup 50 Pejabat Eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) dan 350 Pejabat Eselon III (Pejabat Administrator). Tak berhenti di situ, pembenahan juga menjangkau Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, Pejabat Unit Organisasi Non-Eselon, hingga jajaran direksi Special Mission Vehicle (SMV) dan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah naungan Kemenkeu.
Kebijakan sapu bersih ini lantas memicu perlawanan internal. Sehari pascaserah terima jabatan, Ida kembali membeberkan kondisi psikologis suaminya serta gejolak yang timbul akibat mutasi sekitar 300 pegawai pajak dan bea cukai tersebut.
“Memang 2 bulan kebelakang bapak kayak orang gelisah dan ragu mau mutasi kan orang2 mengerikan aku suka bilang kerjakan saja menurut hati nurani kamu. Pada berontak………..300 org pajak dan beacukai,” tulis Ida di media sosialnya.
Penolakan atas kebijakan tersebut ditegaskan oleh jajaran pimpinan teknis Kemenkeu. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto beserta Dirjen Bea Cukai secara terbuka meminta agar perombakan tersebut dibatalkan atau ditunda. Poin kritis yang menjadi sorotan utama adalah diabaikannya mekanisme kelayakan (assessment) dan manajemen talenta (talent management) terhadap sejumlah figur yang mendadak muncul dalam daftar rotasi.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengonfirmasi adanya ketidaksesuaian prosedur dalam penyusunan daftar pejabat baru tersebut.
“Itu kan usulan kita, rotasi, cuma memang ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment, talent management, kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu,” ungkap Bimo di kantornya, Rabu (16/9/2026).
Bimo menilai perombakan yang dipaksakan tersebut telah menimbulkan kegaduhan di internal Kementerian Keuangan sehingga pihaknya secara tegas meminta kebijakan tersebut dibatalkan demi menjaga stabilitas organisasi.
